Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak atau High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF MSP) 2024 diharapkan bisa mengatasi permasalahan global yang lebih luas. Lantas, apa saja solusi yang bisa didapatkan dari forum yang berlangsung di Bali ini?
Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bogat Widyatmoko menjelaskan, dalam satu dekade terakhir telah terjadi polycrisis berupa ketegangan geopolitik yang menerpa dunia. Di samping itu, terdapat triple planetary crisis dan beberapa disrupsi rantai pasok.
“Oleh karenanya salah satu yang kita tawarkan melalui forum ini adalah kita mengedepankan solusi-solusi yang alternatif, yang solutif dan dengan bentuk bahwasannya kita menawarkan apa yang kita namakan dengan ekonomi biru. Hal ini sangat relevan dengan kondisi geografis kita, pulau maritim atau di lautan, sehingga sebagai negara maritim kita ingin berkontribusi dalam penyelesaian triple planetary crisis di dunia ini,” ungkap dia dalam Special Interview bersama CNBC Indonesia di Bali International Convention Centre (BICC), Nusa Dua, Sabtu (31/8/2024).
Selain masalah tersebut, dunia juga masih dihadapkan dengan disrupsi rantai pasok. Sebagaimana diketahui, berbagai tantangan global termasuk ketegangan geopolitik berpotensi menyebabkan penghambatan atau disrupsi di rantai pasok global.
“Ekonomi berkelanjutan adalah kunci dari mengatasi permasalahan-permasalahan termasuk permasalahan disrupsi rantai pasok dan ini akan memberikan juga kesamaan level playing field untuk perdagangan yang saat ini dirasakan masih timbang terutama oleh negara selatan-selatan,” jelasnya.
Dengan adanya forum ini, Pemerintah ingin menemukan suatu solusi yang solutif serta inovatif untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan terutama perdagangan sekaligus inovasi bagi negara selatan-selatan ke depannya. Alhasil, negara selatan-selatan ini bisa mengejar ketinggalan dari negara-negara dari kawasan lainnya.
Bappenas juga menegaskan, diperlukan aksi bersama (collective actions) untuk mengatasi tantangan. Di antaranya melalui pendekatan terintegrasi dan koordinasi lintas sektor atau pemerintah untuk manajemen krisis, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk menciptakan ketahanan pangan, air, dan energi global.
Di samping itu, perlu ada pendekatan yang inklusif di sektor pendidikan dan kesehatan khususnya untuk penanganan pandemi global, strategi adaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana yang dilakukan bersama oleh seluruh negara,
pemberdayaan masyarakat dan pendekatan keadilan sosial dalam kebijakan krisis untuk memastikan bahwa respon krisis mencakup semua lapisan masyarakat dan mengurangi ketidaksetaraan serta penguatan kemitraan internasional, forum, dan jejaring.