HORSEWE

_{Komisi III DPR-Pemerintah sepakat sahkan RKUHAP di Rapat Paripurna}

Komisi III DPR RI menyetujui Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) untuk dibawa ke tingkat paripurna guna disahkan menjadi undang-undang.

Keputusan itu diambil dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej, yang digelar di ruang rapat Komisi III, Kamis (13/11/2025) sore.

Rapat tersebut diawali dengan penyampaian pengantar oleh pimpinan Komisi III, dilanjutkan laporan hasil kerja Panitia Kerja (Panja) RKUHAP, pendapat mini fraksi, serta pengambilan keputusan akhir.

Dari hasil rapat, delapan fraksi di DPR RI menyatakan sepakat membawa RKUHAP untuk disahkan menjadi undang-undang. Fraksi yang menyetujui antara lain PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Partai Demokrat.

“Kami meminta persetujuan kepada anggota Komisi III dan pemerintah apakah naskah RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II, yaitu pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR RI terdekat. Setuju?” tanya Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman kepada para anggota.

“Setujuu,” seru para peserta rapat serentak.

_{Ledakan di SMAN 72 Jakarta (Foto: Dok IMG)}

Polisi mengungkap siswa pelaku peledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, merasa tertindas dan menaruh dendam terhadap perlakuan orang-orang kepada dirinya.

“Dari awal tahun, yang bersangkutan sudah mulai melakukan pencarian-pencarian, perasaan merasa tertindas, kesepian, tidak tahu harus menyampaikan kepada siapa. Lalu yang bersangkutan juga memiliki motivasi dendam terhadap beberapa perlakuan terhadap dirinya,” kata Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri AKBP Mayndra Eka Wardhana saat konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Pelaku kemudian mencari tahu terkait bagaimana cara orang meninggal dunia dan konten kekerasan lainnya. Bahkan, pelaku juga bergabung ke dalam grup kekerasan.

“Di situ menginspirasi yang bersangkutan, karena yang bersangkutan mengikuti komunitas di media sosial, di mana di situ mereka mengagumi kekerasan. Motivasi yang lain, ketika beberapa pelaku melakukan tindakan kekerasan lalu mengunggahnya ke media tersebut, komunitas itu akan mengapresiasi sesuatu hal yang dianggap heroik. Di situ hal yang memprihatinkan,” ujar dia.

Pelaku juga terinspirasi dari pelaku-pelaku penembakan di luar negeri. Bahkan, siswa ABH ini menuliskan nama-nama pelaku penembakan di luar negeri pada senjata mainan yang dibawa saat beraksi.

_{Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)/Foto: Partai Demokrat}

Partai Demokrat menyampaikan dukungan penuh atas keputusan pemerintah Republik Indonesia yang berencana menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada sejumlah tokoh pendahulu bangsa. Tokoh tersebut termasuk Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Presiden ke-2 Soeharto.

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan, keputusan ini sebagai langkah penting untuk menyatukan sejarah dan menghormati semua kontribusi besar dalam perjalanan bangsa. Pengakuan negara terhadap jasa para presiden terdahulu merupakan tanda kedewasaan bangsa dalam melihat sejarah secara utuh dan adil, tanpa terjebak pada perbedaan politik masa lalu.

“Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pendahulunya. Gus Dur dan Pak Harto, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, telah memberikan sumbangsih luar biasa bagi Indonesia semasa hidupnya,” ujar AHY melalui keterangannya, Minggu (9/11/2025).

“Setiap era memiliki tantangan dan konteksnya sendiri. Tugas kita hari ini adalah melanjutkan perjuangan mereka, memperkuat persatuan, menegakkan keadilan, dan memastikan rakyat hidup sejahtera,” tuturnya.

AHY mencontohkan, ketika pendiri Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai Presiden RI, beliau juga memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden Soekarno pada tahun 2012. Maka itu, Partai Demokrat menilai keputusan ini menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi kebangsaan di tengah dinamika politik yang terus berkembang.

_{Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira}

Ketua DPP Bidang Keanggotaan dan Organisasi PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, angkat bicara terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko. Diketahui, Sugiri merupakan kader PDIP.

“PDI Perjuangan menghormati proses hukum yang berlangsung di lembaga penegakan hukum, termasuk di KPK,” kata Andreas kepada wartawan, Jumat (7/11/2025).

Meski demikian, Andreas menyebut partainya belum mengambil sikap resmi terhadap kadernya tersebut. Sebab, hingga saat ini Bupati Ponorogo masih berstatus sebagai terperiksa.

“Karena OTT ini baru terjadi dan status Sugiri Sancoko adalah terperiksa, maka partai akan memperhatikan prosesnya. Apabila sudah ditetapkan sebagai tersangka, partai akan membuat keputusan,” ujarnya.

_{Zohran Mamdani Diproyeksikan Menangi Pemilihan Wali Kota New York, Jadi Muslim Pertama (NY Post)}

 Politikus Demokrat sayap kiri ekstrem, Zohran Mamdani, diproyeksikan memenangkan Pemilihan Wali Kota New York, Amerika Serikat (AS).

1. Zohran Mamdani Menangi Pemilihan Wali Kota New York

Associated Press mengumumkan hasil pemilihan untuk Mamdani (34 tahun), sekitar 40 menit setelah pemungutan suara ditutup, dengan setidaknya beberapa ratus ribu suara masih harus dihitung.

Mamdani meraih 50,4% suara. sementara Andrew Cuomo meraih 41,3% suara sekitar pukul 21.40. Proyeksi dengan 75% suara telah dihitung menempatkan calon dari Partai Republik Curtis Sliwa di posisi terendah, 7,5%.

Mamdani, kelahiran Uganda, akan menjadi wali kota Muslim dan sosialis pertama di New York. Ia juga akan menjadi salah satu wali kota termuda.

Kebangkitan anggota dewan negara bagian dari kandidat kuda hitam menjadi wali kota terpilih yang berpengaruh terjadi, meskipun ada kekhawatiran atas usia muda dan kurangnya pengalamannya. Selain itu, ada pula kekhawatiran soal platform “pajak orang kaya” yang diperingatkan para elit bisnis akan merugikan kota.

Mamdani, seorang anggota Partai Sosialis Demokrat Amerika juga menghadapi pertanyaan berulang kali mengenai sikap anti-polisinya di masa lalu dan tuduhan antisemitisme atas kritiknya yang tajam dan berkepanjangan terhadap Israel.

Kemenangannya yang mencengangkan menutup kampanye yang eksplosif yang mengungkap keretakan di Partai Demokrat dan menarik perhatian luas. Ini termasuk dari Presiden Trump yang mengeluarkan dukungan menjelang pemilihan untuk Cuomo. Trump bahkan mengancam akan menahan dana federal untuk Kota New York jika Mamdani menang.

“Entah Anda secara pribadi menyukai Andrew Cuomo atau tidak, Anda benar-benar tidak punya pilihan,” tulis Trump di Truth Social, melansir New York Post, Rabu (5/11/2025). 

_{Prabowo Minta Penambahan Gerbong Kereta Api dan Pelayanan Ditingkatkan}

Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta. Dalam pertemuan itu, membahas penambahan gerbong KAI hingga kenyamanan penumpang.

“Beliau sampaikan dengan sangat jelas juga kepada kami, satu, pastikan keamanan, pastikan kenyamanan dan tentunya pastikan juga kebersihannya untuk layanan ke depannya,” kata Bobby usai bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/11/2025).

Prabowo kata dia meminta peningkatan layanan KAI. Hal itu meliputi penambahan gerbong, fasilitas gerbong dan lintasan kereta. Prabowo juga menekankan pentingnya keamanan hingga kenyamanan penumpang.

“Apa yang diperlukan kereta api? Tambahkan gerbong, perbaiki gerbong yang ada, nyamankan penumpang terutama yang perempuan, stasiun, lintasan kereta dan gerbong harus bersih,”ujarnya.

“Terutama peningkatan-peningkatan fasilitas di stasiun, fasilitas operasi yang ada di lintasan dan bahkan juga meningkatkan infrastruktur dari lintasan yang ada,” lanjutnya.

_{Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (Foto: Humas PDIP)}

Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri mengungkapkan bahwa nilai kemanusiaan yang dipegang teguh oleh Presiden pertama RI, Soekarno (Bung Karno), berakar dari ajaran filosofis Hindu, Tat Twam Asi, yang berarti “engkau adalah aku, aku adalah engkau.”

Hal itu disampaikan Megawati saat menjadi pembicara kunci dalam seminar internasional memperingati 70 tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Museum Bung Karno, Blitar, Jawa Timur, Sabtu (1/11/2025).

“Di Blitar inilah, Bung Karno menerima pendidikan budi pekerti yang begitu penting bagi pembentukan karakternya. Nilai kemanusiaan misalnya dihayati dari ajaran Tat Twam Asi yang artinya engkau adalah aku, aku adalah engkau,” ujar Megawati, dikutip dari kanal YouTube PDI Perjuangan.

Ketua Umum PDI Perjuangan itu menjelaskan bahwa ajaran tersebut diajarkan oleh ibu Bung Karno yang beragama Hindu sebelum menjadi mualaf setelah menikah dengan seorang guru. Menurutnya, makna Tat Twam Asi selaras dengan nilai kemanusiaan yang tertuang dalam Pancasila.

“Kata-kata Tat Twam Asi ini sangat merasuk ke dalam keluarga kami, karena nilai-nilainya ada di dalam Pancasila, yaitu perikemanusiaan,” ucap Megawati.

_{Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto: dok ist)}

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersilaturahmi ke Pondok Pesantren (Ponpes) An-Nur II Al-Murtadlo, Bululawang, Malang, Jawa Timur, pada Kamis (30/10/2025). Kegiatan ini sekaligus memperkuat sinergisitas antara umara dan ulama.

“Jadi kalau umara dan ulama bersama-sama, tentu kita pastikan negara Indonesia ini akan menjadi maju dan sejahtera,” kata Sigit.

Sigit menjelaskan, silaturahmi ini juga bertepatan dengan momentum peringatan Hari Santri Nasional yang jatuh pada 22 Oktober 2025 lalu.

Lebih lanjut, ia menekankan, bahwa semakin kuatnya sinergi antara umara dan ulama menjadi kunci untuk menghadapi berbagai tantangan zaman.

“Bergotong-royong untuk bisa menyelesaikan apa yang menjadi tujuan besar mewujudkan tujuan nasional — Indonesia yang makmur, sejahtera, dan mencapai cita-cita bersama menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Sigit.

_{Bonatua Silalahi}

 Komisi Informasi Pusat kembali menggelar sidang sengketa informasi publik tentang ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi di Gedung Anex, Wisma BSG, Gambir, Jakarta Pusat, pada Selasa (28/10/2025). Pihak Bonatua Silalahi selaku pemohon pun meminta majelis hakim menghadirkan pihak KPU.

“Itu nanti mungkin seperti nanti majelis kan punya kewenangan untuk memaksa memanggil pihak terkait. Tapi memang sebaiknya KPU dan ANRI dipertemukan supaya jelas ini, jangan lempar bola,” ujarnya, Selasa.

Menurutnya, permintaan agar KPU dihadirkan itu telah disampaikan pula di persidangan. Sebab, dalam persidangan pihak ANRI berpendapat tidak ada keharusan bagi ANRI untuk memaksa lembaga KPU menyerahkan salinan dokumen pencalonan Jokowi sebagai presiden ke ANRI.

“Arsip yang kita minta itu adalah arsip tahun 2014, sementara tadi pihak ANRI memakai PKPU Nomor 7 Tahun 2023 yang sebenarnya tidak ada relasinya dengan situasi tahun 2014 sama situasi tahun 2019,” tuturnya.

Untuk itu, sudah sepatutnya KPU dihadirkan dalam persidangan sengketa tersebut. Sehingga pihak ANRI dan KPU bisa bertemu dan memberikan keterangan secara jelas dan tidak saling lempar bola.

_{Penerapan ESG di Perusahaan Tambang}

Tony menambahkan,  tanggung jawab perusahaan terhadap safety, K3, tidak saja untuk karyawan tapi juga demi masyarakat dan lingkungan. Jika bicara lingkungan aturannya sudah ada termasuk didalamnya adalah jaminan penutupan tambang atau reklamasi, yang diwajibkan dalam ESG

“Kalau jaminan reklamasinya tidak disetor bagaimana bisa beyond. Dulu banyak Perusahaan mementingkan produksi, itu tidak bisa lagi seperti itu. Seperti RKAB, itu kan produksi, tapi kalau dana reklamasi tidak ditempatkan, jaminan tidak ada bagaimana RKAB mau disetujui,” jelas Tony.

Direktur Health Safety Environment (HSE) Harita Nickel Tony Gultom mengatakan,  perencanaan praktik teknik tambang jadi dasar ESG. Peraturan pemerintah merupakan syarat minimal dam ketiga komponen tersebut harus dijalankan secara beriringan.

“Dulu terbagi, lingkungan ada, K3 ada, sosial ada. Kalau pembinaannya di minerba ada. Sosial ada pembinaan di pengusahaan. Hanya dulu terpilah satu per satu. ESG itu bagian dari itu, menyatukan, karena tidak bisa kita pisahkan. Tidak bisa kita pilah pilah lagi apalagi ada aturannya,” kata Tony di Jakarta, Jumat (24/10/2025).