Ilustrasi – Sejumlah petugas Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian melakukan vaksinasi pada sapi guna mencegah penyakit mulut dan kuku (PMK). ANTARA/HO-Humas Kementan/pri.
Kementerian Pertanian (Kementan) mengimbau pemerintah daerah menutup sementara pasar hewan selama 14 hari jika ditemukan adanya kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) di wilayahnya masing-masing.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan Agung Suganda dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mengatakan bahwa melalui surat Menteri Pertanian Nomor B-03/PK.320/M/01/2025 tertanggal 3 Januari 2025, Kementan terus mengingatkan bahwa peningkatan kasus PMK yang terjadi pada Desember 2024 harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah.
Dalam surat tersebut, Kementan menyarankan beberapa langkah antisipatif kepada pemerintah daerah, yakni pertama, memperketat pengawasan terhadap lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit.
“Kedua, menutup pasar hewan selama 14 hari jika ditemukan kasus PMK di lokasi tersebut. Langkah ini harus disertai pembersihan dan disinfeksi pasar,” kata Agung.
Ketiga, memaksimalkan peran peternak dan sektor swasta dalam mengendalikan penyakit di tingkat daerah.
“Penutupan pasar hewan yang terpapar virus dan tindakan disinfeksi adalah langkah mendesak untuk menghentikan penyebaran PMK. Pemerintah daerah harus sigap melindungi peternak dari kerugian yang lebih besar,” ujar Agung.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani ancaman penyakit. Sinergi lintas sektor sangat penting untuk menjaga populasi ternak dan keberlanjutan usaha peternakan.
Selain itu, Kementan juga menekankan pentingnya pelaporan kasus PMK atau penyakit lainnya melalui iSIKHNAS, sistem informasi kesehatan hewan nasional. Peternak didorong untuk segera melaporkan dugaan kasus melalui platform ini untuk mempercepat penanganan.
“Melalui pelaporan ini, tim kesehatan hewan dapat segera melakukan penyidikan dan pengobatan pada ternak yang sakit,” ujar Agung.
Langkah lain yang direkomendasikan Kementan adalah pelaksanaan vaksinasi pada hewan sehat dengan pendekatan berbasis risiko.
Selain itu, masyarakat peternak juga diminta aktif melaporkan kasus dugaan PMK melalui layanan WhatsApp call center yang disediakan pemerintah.
“Kami ingin semua pihak terlibat, mulai dari pemerintah hingga peternak, untuk memastikan langkah mitigasi yang efektif,” tambahnya.
Dia menuturkan untuk pelaporan kasus atau konsultasi, peternak dapat menggunakan layanan hotline WhatsApp yang disediakan pemerintah di nomor 0811-1182-7889.
Sebelumnya, Kementan juga telah mengeluarkan imbauan untuk memperkuat upaya pengendalian PMK. Dalam Surat Dirjen PKH Nomor 28002/PK.320/F/12/2024 yang dikeluarkan pada 28 Desember 2024, Kementan meminta dinas provinsi dan kabupaten/kota untuk mengambil langkah konkret guna meminimalkan risiko penyebaran PMK di berbagai wilayah.
Melalui serangkaian langkah ini, Kementan berkomitmen untuk menjaga stabilitas peternakan nasional.
“Dengan pengawasan ketat dan pemberdayaan peternak, ancaman PMK dapat diminimalkan, sekaligus melindungi kesejahteraan peternak dan ketersediaan pangan nasional,” kata Agung.
Kementan juga mengimbau pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan dini terhadap penyakit hewan menular strategis (PHMS), termasuk PMK.
Menurut Agung, peningkatan kasus PMK yang terjadi pada minggu ketiga dan keempat Desember 2024 dipicu oleh cuaca ekstrem. Meski begitu, dia tidak menyebutkan jumlah kasus PMK saat ini.
“Peningkatan ini memerlukan pengawasan ketat, khususnya terhadap lalu lintas hewan dan produk hewan, untuk mencegah penyebaran lebih lanjut,” jelas Agung
Ia mengingatkan bahwa prediksi puncak kasus PMK akan berlangsung hingga Maret 2025.
Ilustrasi – Pemulung mencari sampah yang masih berharga di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho/foc/am.
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang, Jawa Barat menyebutkan bahwa tumpukan sampah yang ditangani dengan cara open dumping di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jalupang masih dalam batas toleransi.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Karawang Iwan Ridwan saat dihubungi di Karawang, Sabtu mengatakan bahwa hingga saat ini pengelolaan sampah di TPA Jalupang masih dilakukan dengan cara open dumping.
Open dumping adalah cara pembuangan sampah secara sederhana. Jadi sampah hanya dibuang begitu saja di suatu tempat terbuka, tanpa ditutup atau dilapisi dengan tanah.
“Untuk saat ini memang masih open dumping (penanganan sampah di TPA Jalupang). Tapi masih dalam batas toleransi (tumpukan sampahnya), belum mencapai 20 meter seperti di daerah lain,” kata Iwan.
Ia menyebutkan bahwa hingga saat ini tumpukan sampah di TPA Jalupang masih setinggi 15 meter.
“Tapi bukan berarti harus menunggu sampai 20 meter (tumpukan sampahnya) baru dilakukan pengelolaan. Sekarang ini kami masih membahas sistem pengelolaan sampah di TPA Jalupang,” katanya.
Disebutkan bahwa saat ini luas areal TPA Jalupang mencapai 10 hektare, itu setelah dilakukan perluasan lahan tambahan seluas 4,8 hektare.
“Luas areal TPA Jalupang sudah ditambah, jadi nanti akan ada pengelolaan sampah di TPA itu. Entah akan diolah jadi batu bara, kompos, maggot atau lainnya, masih dalam pembahasan,” katanya.
Menurut dia, rencana pengelolaan sampah di TPA Jalupang, Karawang, harus dilakukan, karena saat ini Kementerian Lingkungan Hidup tengah fokus menangani daerah yang masih menerapkan sistem open dumping di TPA.
Sementara itu, keterangan dari Kementerian Lingkungan Hidup, cara open dumping di TPA sampah sudah tidak diperkenankan lagi berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
Di pasal 44 undang-undang itu disebutkan bahwa pemerintah daerah harus menutup TPA sampah dengan sistem open dumping (pembuangan terbuka), maksimal lima tahun sejak diundangkan pada 2008 atau seharusnya pada 2013.
Pelatih Dejan FC, Budi Sudarsono (tengah) saat memaparkan persiapan tim menjelang laga melawan Persiraja, di Banda Aceh, Sabtu (4/1/2025). ANTARA/Rahmat Fajri/am.
Pelatih Dejan FC, Budi Sudarsono menyatakan pertandingan melawan Persiraja Banda Aceh dijadikan momentum untuk meningkatkan standar para pemainnya agar lebih siap berjuang di babak play off degradasi ke depan.
“Targetnya persiapan untuk diri kita. Karena di play off kita semakin sulit, makanya kita ambil manfaat yang sulit (dari pertandingan melawan Persiraja) supaya lebih gampang di play off,” kata Budi Sudarsono, di Banda Aceh, Sabtu.
Persiraja bakal menghadapi Dejan FC dalam laga lanjutan grup 1 Liga 2 Indonesia 2024/2025, Minggu (5/1) pukul 20.30 WIB, di Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh.
Di sisi lain, Dejan FC saat ini hanya mengantongi 17 poin dari 14 pertandingan yang telah dilakoni. Dengan poin tersebut, mereka dipastikan tidak bakal tembus delapan besar meskipun menang di dua laga tersisa, dan harus mengikuti babak play off degradasi.
Karena itu, kata Budi, mereka hanya memasang misi meningkatkan kualitas pemain saat bertandang ke rumah pemuncak klasemen.
Menurutnya, standar pemain bisa lebih tinggi jika mereka terbiasa bermain dengan tim papan atas. Sehingga, anak asuhnya lebih siap menghadapi lawan di play off nantinya.
“Persiapan kita alhamdulillah sudah ditahap meningkatkan pemain. Makanya kita nothing to lose (tanpa beban) di pertandingan ini. Kita mengangkat tim supaya di play off nanti ketemu top nya,” ujar eks pemain Timnas Indonesia itu.
Hal senada juga disampaikan pemain Dejan FC, Ganjar Mukti yang menegaskan bahwa mereka sudah sangat siap melawan Persiraja, dan fokus tim saat ini adalah meningkatkan performa pemain untuk menjalani babak play off.
“Kami jadikan pertandingan melawan Persiraja sebagai try out. Karena target sebenarnya Dejan FC adalah fokus untuk play off degradasi,” katanya.
Selain itu, tambah dia, pada dasarnya mereka bukan tanpa target bertandang ke Persiraja Banda Aceh. Melainkan untuk meningkatkan mental pemain. Mengingat, hasil positif sangat mempengaruhi mental mereka.
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat/am.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah ada pihak internal yang membocorkan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Harun Masiku pada 2019.
“Sampai dengan saat ini sih belum ada informasi adanya pegawai internal yang melakukan pembocoran,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.
Tessa mengatakan Inspektorat KPK dan Dewas Pengawas (Dewas) KPK juga hingga saat ini tidak menemukan bukti soal adanya pihak internal yang membocorkan operasi senyap tersebut.
“Sampai dengan saat ini, baik dari inspektorat maupun Dewas, belum menemukan adanya alat bukti pembocoran yang dilakukan oleh pegawai KPK. Itu saja yang saya bisa jawab,” ujarnya.
Penyidik KPK pada Selasa (24/12/2024) menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi Anggota KPU Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI terpilih dari Dapil I Sumsel.
HK juga diketahui mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui kader PDIP Agustiani Tio Fridelina.
“HK bersama-sama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina sebesar 19.000 dolar Singapura dan 38.350 dolar AS pada periode 16 Desember 2019-23 Desember 2019 agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Dapil I Sumsel,” ujar Setyo.
Selain itu, penyidik KPK juga turut menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Setyo menerangkan tindakan yang dilakukan Hasto dalam perkara obstruction of justice tersebut adalah sebagai berikut.
1. Pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat operasi tangkap tangan KPK, HK memerintahkan Nur Hasan, selaku penjaga rumah aspirasi Jl. Sutan Syahrir No 12 A yang biasa digunakan sebagai kantor oleh HK, untuk menelpon Harun Masiku untuk merendam ponselnya dengan air dan segera melarikan diri.
2. Pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi oleh KPK, yang bersangkutan memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan HP miliknya yang dipegang Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK.
3 .Hasto mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.
Untuk diketahui, Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.
Walau demikian, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.
Selain Harun, pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut adalah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Wahyu Setiawan.
Wahyu Setiawan yang juga terpidana dalam kasus yang sama dengan Harun Masiku. Saat ini sedang menjalani bebas bersyarat dari pidana tujuh tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang, Jawa Tengah.
Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum 2025, UMK Kota Bekasi kini berada di angka Rp 5.690.725 per bulan. Mayoritas UMP dan UMK 2025 sendiri naik 6,5%, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Posisi kedua ditempati oleh Kabupaten Karawang dengan UMK sebesar Rp 5.599.593. Ini disusul oleh Kabupaten Bekasi yang upah minimumnya naik menjadi Rp 5.558.515 dari sebelumnya Rp 5.219.263.
Sementara upah DKI Jakarta hanya naik menjadi Rp 5.397.761. Posisi Jakarta hanya berada di peringkat ketiga.
Pada gelaran perdana ini, topik yang diangkat adalah pengembangan sumber daya manusia dan penciptaan nilai ekonomi melalui Sampoerna Retail Community (SRC). Tema tersebut mencerminkan komitmen Sampoerna dalam memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
“Sampoerna sangat mengapresiasi berbagai rekomendasi yang disampaikan oleh para peserta. Dengan berakhirnya INKOMPASS Innovation Challenge 2024, Sampoerna berharap semangat inovasi dan kolaborasi terus tumbuh di kalangan mahasiswa Indonesia, sehingga dapat membawa perubahan positif bagi masa depan,” tulis Sampoerna dalam keterangan resmi, Jumat (3/1/2025)
Setelah melalui proses pengumpulan proposal dan penilaian ketat, terpilih 50 finalis yang diundang mengikuti bootcamp selama tiga hari di Jakarta pada 19-21 November 2024. Dalam sesi ini, para finalis dibagi menjadi 16 tim, masing-masing terdiri dari tiga hingga empat orang.
Mereka menyempurnakan proposal dan mempresentasikan rekomendasi akhir di hadapan panel juri yang terdiri dari para pemimpin senior Sampoerna. Selain mengasah ide kreatif, para finalis mendapatkan pelatihan tentang pengembangan proposal bisnis yang inovatif serta kesempatan berjejaring dengan mentor, pemimpin industri, dan teman dari berbagai latar belakang.
Adapun para pemenang berhak mendapatkan berbagai kesempatan menarik dan penghargaan, termasuk perjalanan mengunjungi afiliasi Philip Morris International (PMI) di Jepang untuk Juara 1 Tim Terbaik hingga hadiah senilai total Rp 30 juta. Selain itu, pemenang juga berkesempatan magang atau bekerja di Sampoerna, mengikuti program mentoring dengan para pemimpin senior Sampoerna dan mendapatkan sertifikat penghargaan dan pelatihan.
Pemenang INKOMPASS Innovation Challenge 2024 Juara 1 Tim Terbaik ● Anthony Bryant Gouw, Institut Teknologi Bandung ● Danish Puspita Estiningtyas, Institut Teknologi Sepuluh Nopember ● Muhammad Adzan Ramadhan, Ming Chi University of Technology
Juara 2 Tim Terbaik ● Charles Sugianto, Universitas Surabaya ● Tria Ferwani Sinaga, Universitas Gadjah Mada ● Yoel Dwi Miryano, Universitas Indonesia
Juara 3 Tim Terbaik ● Achmad Zaim Mudzaki, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta ● Gracentia Eka Tunaryo, UC Makassar | Ciputra School of Business Makassar ● Kireina Az-Zahra Alodya, Institut Teknologi Bandung ● Vincent Leon Ghanz, National Tsing Hua University
Selain itu ada 15 peserta terpilih sebagai pemenang untuk kategori individu terbaik, yaitu: ● Anthony Bryant Gouw, Institut Teknologi Bandung ● Aurel Putri, Universitas Brawijaya ● Bintang Restu Bawono, Universitas Gadjah Mada ● Danish Puspita Estiningtyas, Institut Teknologi Sepuluh Nopember ● Jeremy Michael Harianto, Sampoerna University ● Jessica Halim, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya ● Marvel Subekti, Institut Teknologi Bandung ● Monika Sih Armyta Hapsari, Universitas Gadjah Mada ● Muh. Alief Rivaldi Maulana, Universitas Hasanuddin ● Ni Nyoman Putri Shopia Yuandari, Sampoerna University ● Sana Salsabila Hasaniputri, Universitas Padjadjaran ● Stephanie Liong, Universitas Indonesia ● Vincent Leon Ghanz, National Tsing Hua University ● Vincent Winarta, Institut Teknologi Bandung ● Yoel Dwi Miryano, Universitas Indonesia
Ledakan itu terjadi tepat setelah tengah malam waktu setempat pada hari Rabu, saat para pengunjung merayakan kedatangan Hari Tahun Baru. Ledakan itu terjadi di sebuah rumah, dan rekaman drone dari ledakan itu menunjukkan banyaknya kembang api yang meletus menjadi kolom asap di langit malam.
Direktur Departemen Layanan Darurat Honolulu, Jim Ireland, mengatakan dia melihat banyak luka bakar dan ‘luka akibat ledakan’ ketika dia tiba di lokasi ledakan. Nampak juga luka dari pecahan puing yang meledak akibat kembang api tersebut.
“Saya telah bekerja di EMS (layanan medis darurat) selama lebih dari 30 tahun, dan ini mungkin panggilan terburuk yang pernah saya terima, sejauh menyangkut tragedi besar dan jumlah pasien serta tingkat keparahan cedera,” kata Ireland dikutip Al Jazeera, dikutip Kamis (2/1/2024).
Ia menjelaskan bahwa cedera tersebut memerlukan ‘respons besar-besaran’. Departemen yang dipimpin Ireland mengerahkan 10 ambulans, dan ia juga mencatat keberadaan ambulans dari pemadam kebakaran federal.
Ledakan itu terjadi tidak jauh dari pangkalan gabungan Angkatan Udara dan Angkatan Laut AS. Mobil pemadam kebakaran dari Pearl Harbor di dekatnya datang ke lokasi kejadian.
Dalam konferensi pers, Perwakilan Departemen Pemadam Kebakaran Honolulu, Justin Brownfield, mengatakan lembaganya juga mengirim delapan unit dan dua kepala batalion. Ia menggambarkan adanya ‘reruntuhan besar’ di lokasi kejadian.
“Unit-unit awal di lokasi kejadian berhadapan dengan puluhan korban, termasuk banyak yang kritis,” timpal Ireland lagi, menggambarkan kesan awalnya tentang lokasi kejadian.
Pemerintah AS sering memperingatkan tentang risiko yang terkait dengan penggunaan kembang api amatir selama musim liburan. Komisi Keamanan Produk Konsumen, sebuah badan pemerintah, melaporkan bahwa delapan kematian dan sekitar 9.700 cedera disebabkan oleh penggunaan kembang api pada tahun 2023 saja.
Tidak ada rincian yang terungkap tentang penyebab ledakan kembang api hari Rabu di Honolulu. Namun, Gubernur Hawaii Josh Green menyerukan penggunaan kembang api yang tidak diizinkan dalam sebuah pernyataan menanggapi ledakan tersebut.
Penggunaan kembang api udara, serta kembang api darat seperti kembang api kembang api dan air mancur, juga dianggap ilegal di Oahu.
“Karena memerangi kembang api ilegal telah menjadi prioritas, kami membentuk Satuan Tugas Kembang Api Ilegal tahun lalu untuk mengidentifikasi dan mengganggu rantai pasokan,” kata Gubernur Green dalam pernyataan hari Rabu.
Perbedaan waktu terjadi akibat kekhasan garis penanggalan internasional, yaitu titik awal dan akhir resmi setiap hari. Gagasan tersebut pertama kali diperkenalkan pada sebuah konferensi pada tahun 1884 di mana dunia berupaya menciptakan ketertiban dengan munculnya jalur kereta api dan perjalanan internasional.
Garis penanggalan internasional kira-kira mengikuti meridian ke-180 dari utara ke selatan melalui tengah Samudera Pasifik. Letaknya separuh belahan dunia dari meridian utama, yang melintasi Greenwich, Inggris, di Britania Raya.
Saat ini terdapat 38 waktu lokal yang digunakan, beberapa di antaranya berangkat dari Waktu Universal Terkoordinasi (UTC) dengan kenaikan 30 atau 45 menit, bukan satu jam, kata Paul Eggert, seorang ilmuwan komputer di Universitas California, Los Angeles yang mengelola Time Zone Database. Berikut adalah negara-negara pertama dan terakhir yang merayakan tahun baru 2025 :
Pulau Kiribati, Negara Pertama Merayakan Tahun Baru 2025
Melansir dari situs National Geographic, berdasarkan kekhasan garis tanggal internasional. Wilayah pertama yang akan merayakan tahun baru adalah Pulau Kiribati dan deretan 10 atol (pulau kecil) lain yang sebagian besar tidak berpenghuni di tengah Samudera Pasifik.
Pulau ini berganti tahun pada Selasa (31/12/2024) pukul 10.00 Coordinated Universal Time (UTC) atau pukul 17.00 Waktu Indonesia Barat (WIB)
Hal tersebut terjadi karena letak pulau Kiribati yang merupakan negara paling barat di Bumi. Letaknya sendiri berada di sekitar 4.000 km barat daya dari Hawaii.
Negara Terakhir yang Merayakan Tahun Baru 2025
Berlanjut ke negara terakhir yang akan merayakan tahun baru 2025 adalah Amerika Serikat (AS), tepatnya di Pulau Baker dan Pulau Howland.
Kedua pulau tersebut merupakan atol tak berpenghuni dan terluar di wilayah AS. Pulau Baker terletak persis di utara khatulistiwa di Samudra Pasifik tengah, sedangkan Pulau Howland berada di Samudra Pasifik bagian tengah.
Pulau Baker dan Pulau Howland akan memasuki tahun 2025 pukul 12.00 UTC atau pada Rabu (1/1/2025) pukul 19.00 WIB.
Sementara itu, masih merujuk data Time and Dates, berikut urutan wilayah atau negara yang merayakan tahun baru 2025 dari pertama sampai terakhir menurut waktu Indonesia Bagian Barat (WIB) :
Hal ini pun mendapat sorotan luas dan masuk ke dalam daftar Big Stories CNBC Indonesia 2024.
Sepanjang tahun ini, sejumlah ketegangan telah pecah di Myanmar, dimulai dari bangkitnya kekuatan kelompok pemberontak hingga goyahnya pemerintahan junta militer.
Lebih dari 3 tahun setelah merebut kekuasaan, junta militer Myanmar sejatinya masih berjuang untuk mendapatkan kendali. Beberapa bulan terakhir sebelum memasuki 2024, mereka mengalami kekalahan memalukan, sehingga meningkatnya kritik terhadap pemimpinnya, Min Aung Hlaing.
Tahun ini, junta telah kehilangan wilayah penting di utara sepanjang perbatasan dengan China, dan di barat, dekat perbatasan India. Di wilayah lain, pihak militer masih terjebak dalam pertempuran sengit dengan kelompok-kelompok anti-kudeta, dan tidak mampu menghentikan gerakan perlawanan yang gigih.
Kelompok yang Melawan
Myanmar dilanda konflik berkepanjangan sejak 2021, ketika militer merebut kekuasaan melalui kudeta, menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi. Kudeta tersebut, yang membuat marah masyarakat, memicu protes jalanan besar-besaran yang menyerukan kembalinya demokrasi.
Ketika kekerasan junta menyebabkan demonstrasi tidak lagi aman, masyarakat mengangkat senjata untuk melawan penindasan militer, seringkali hanya dilengkapi dengan senjata rakitan.
Ada banyak kelompok berbeda yang berperang melawan junta, termasuk kelompok sipil pro-demokrasi baru yang mengangkat senjata setelah kudeta, yang dikenal sebagai kekuatan pertahanan rakyat (PDF). Banyak di antara mereka yang bersekutu dengan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), yang dibentuk untuk menentang junta.
Beberapa kelompok etnis bersenjata yang lebih tua, yang telah lama berperang melawan militer untuk mencapai kemerdekaan, juga berperang melawan junta. Meskipun mereka semua menentang militer, tujuan spesifik mereka, dan sejauh mana kelompok-kelompok ini terkoordinasi berbeda-beda.
Biksu Turun Tangan
Awal tahun ini, kelompok biksu Buddha ikut turun tangan dalam perang saudara ini.
Pada Selasa (23/1/2024), ratusan orang berdiri di alun-alun kecil Pyin Oo Lwin, sebuah kota perbukitan yang populer di Myanmar, untuk mendengar seorang biksu populer yang memberikan saran yang mengejutkan.
“Min Aung Hlaing harus minggir dan membiarkan wakilnya Jenderal Soe Win mengambil alih,” kata biksu ultra-kanan bernama Pauk Ko Taw itu, seperti dikutip BBC.
Pauk sendiri hingga saat ini masih setia mendukung junta militer. Namun serangkaian kekalahan telak yang diderita tentara di tangan milisi etnis dalam beberapa pekan sebelumnya telah mendorong pendukung Min Aung Hlaing untuk mempertimbangkan kembali.
“Lihat wajah Soe Win. Itu wajah prajurit sungguhan. Min Aung Hlaing tidak bisa mengatasinya. Seharusnya ia beralih ke peran sipil,” tambah Pauk.
Tidak jelas dukungan seperti apa yang dimiliki Pauk Ko Taw di angkatan bersenjata. Namun komentarnya senada dengan komentar para pendukung junta lainnya, yang semakin frustasi dengan ketidakmampuan para pemimpin militer Myanmar untuk membalikkan keadaan terhadap lawan-lawan mereka.
Hubungan antara militer dan kebhikkhuan bukanlah hal baru. Para biksu Myanmar memiliki tradisi politik yang panjang, seringkali aktivisme anti-otoritarian, mulai dari gerakan anti-kolonial pada tahun 1930-an hingga pemberontakan melawan kekuasaan militer pada tahun 1988 dan 2007.
Banyak yang menentang kudeta pada 2021, beberapa di antara mereka menanggalkan jubah mereka dan mengangkat senjata melawan kudeta. Namun beberapa di antara mereka telah bekerja sama dengan para jenderal, berbagi keyakinan yang sama bahwa baik Buddha maupun budaya perlu dilindungi dari pengaruh luar.
Junta Mulai Terpecah
Perpecahan juga muncul di kalangan aparatur negara. Komandan Pasukan Perbatasan wilayah Kayin, Kolonel Saw Chit Thu, mengatakan Pasukan Penjaga Perbatasan (BGF) yang berafiliasi dengan junta, tidak akan lagi bertanggung jawab kepada militer.
Figur beretnis Karen itu juga menyatakan netralitas BGF dalam perlawanan bersenjata terhadap pemerintahan junta.
“Sudah 30 tahun masyarakat Karen saling berperang dan membunuh. Jika kami terus menerima dukungan dari junta, kami harus terus menjalankan tugas tentara di bawah bimbingannya,” ujarnya dikutip Radio Free Asia.
“Bagi kami gaji bukan yang utama, tapi hidup damai,” tegasnya.
Pengumuman Saw Chit Thu muncul setelah pihaknya menarik sekitar 300 tentara BGF dari pangkalan militer yang digunakan bersama dengan pasukan junta di dekat perbatasan dengan Thailand.
Kolonel tersebut mengawasi 13 batalyon dengan lebih dari 7.200 tentara di Kayin dan negara bagian Mon yang berdekatan, berkuasa atas perbatasan dengan Thailand dan Zona Ekonomi Khusus Yatai Shwe Kokko yang didukung China.
Tiga Jenderal Dieksekusi Mati
Junta Myanmar telah menjatuhkan hukuman mati kepada tiga perwira tinggi yang menyerah kepada pejuang etnis minoritas pada Januari di sebuah kota strategis di perbatasan China.
Penyerahan tersebut merupakan salah satu kerugian terbesar bagi militer dalam beberapa dekade, dan memicu kritik lebih lanjut terhadap kepemimpinan junta oleh para pendukungnya. Setelah penyerahan, para perwira dan pasukannya diizinkan meninggalkan daerah tersebut oleh aliansi milisi etnis.
“Tiga brigadir jenderal termasuk komandan kota Laukkai dijatuhi hukuman mati,” kata seorang sumber militer kepada AFP.
Laukkai adalah kota terbesar yang direbut oleh Aliansi Tiga Persaudaraan, yang terdiri dari Tentara Aliansi Demokratik Nasional Myanmar (MNDAA), Tentara Arakan (AA), dan Tentara Pembebasan Nasional Ta’ang (TNLA).
Aliansi tersebut melancarkan serangan mendadak di sebagian besar wilayah utara Myanmar pada akhir Oktober dan telah merebut beberapa kota dan pusat perdagangan yang menguntungkan di sepanjang perbatasan dengan China.
Laukkai sendiri menjadi kota yang cukup tersohor karena produksi narkoba, perjudian, serta seks. Kebanyakan hal-hal ini menarik pengunjung dari seberang perbatasan China.
Laukkai juga saat ini terkenal menjadi pusat operasi penipuan online. Banyak warga China dan negara-negara lainnya datang ke kota itu untuk menipu rekan senegaranya melalui internet.
Keberhasilan aliansi menguasai Laukkai telah menempatkan junta dalam posisi paling rentan sejak mereka merebut kekuasaan.
Wajib Militer
Untuk merespons kekuatan pemberontak antikudeta yang kian kuat, junta Myanmar memutuskan untuk memberlakukan wajib militer.
Program wajib militer ini harus diikuti oleh semua pria berusia 18 hingga 35 tahun dan wanita berusia 18 hingga 27 tahun. Mereka diharuskan bertugas hingga dua tahun di bawah komando militer.
Selain itu, spesialis seperti dokter berusia hingga 45 tahun harus bertugas selama 3 tahun.
“Junta mengeluarkan pemberitahuan berlakunya Undang-Undang Dinas Militer Rakyat mulai tanggal 10 Februari 2024,” lapor media pemerintah yang disiarkan televisi.
Banyak yang percaya bahwa wajib militer adalah akibat dari kemunduran yang dialami militer dalam beberapa bulan terakhir. Sebagian besar warga Myanmar pun mulai menunjukan penolakannya.
“Tidak masuk akal harus bertugas di militer pada saat ini, karena kita tidak memerangi penjajah asing. Kita saling berperang. Jika kita bertugas di militer, kita akan berkontribusi terhadap kekejaman mereka,” kata seorang aktivis bernama Robert, kepada BBC.
Warga Kabur ke Luar Negeri
Banyak dari warga Myanmar malah berusaha meninggalkan negara itu. Mereka mulai berupaya mendapatkan paspor agar dapat pergi ke luar negeri, utamanya ke Thailand dan Bangladesh, yang berbatasan langsung via darat dari Negeri Seribu Pagoda itu.
Di Mandalay, dua orang dilaporkan tewas setelah berdesak-desakan di depan kantor pengurusan paspor. Selain itu, ada juga warga yang terluka dan mengalami kesulitan bernafas.
Peneliti Myanmar di Institut Studi Internasional Denmark, Justine Chambers, mengatakan wajib militer adalah cara untuk menyingkirkan pemuda sipil yang memimpin revolusi.
“Kita dapat menganalisis bagaimana undang-undang wajib militer merupakan tanda kelemahan militer Myanmar, namun pada akhirnya bertujuan untuk menghancurkan banyak nyawa… Beberapa akan berhasil melarikan diri, namun banyak yang akan menjadi tameng manusia terhadap rekan senegaranya,” katanya.
Pejuang AS & Inggris Terlibat
Seorang mantan tentara Inggris dan seorang pejuang Amerika bergabung dalam pasukan anti-kudeta saat perang melawan rezim militer Myanmar.
Para sukarelawan mengatakan bahwa mereka terinspirasi oleh perlawanan Myanmar, yang merupakan salah satu kelompok militer paling brutal dan bersenjata lengkap di Asia Tenggara sejak para jenderal mengambil alih kekuasaan dan membunuh pengunjuk rasa lebih dari tiga tahun lalu.
Seorang prajurit infanteri di tentara Inggris selama empat tahun sejak 2009, dengan pengalaman perang selama tujuh bulan di Afghanistan, Jason, mengatakan dia kembali dari Myanmar timur pada akhir April setelah delapan minggu berada di garis depan.
Jason, yang namanya disamarkan, mengatakan para pejuang perlawanan siap mati demi tujuan dalam pertempuran melawan militer.
“Ini berbeda dari tempat-tempat lain, di mana Anda melihat lebih banyak ketakutan di mata. Mereka adalah orang-orang pemberani,” ujar Jason.
Diketahui, kelompok etnis bersenjata, terutama di wilayah perbatasan negara, telah berperang melawan militer selama beberapa dekade, terkadang dengan bantuan sukarelawan asing.
Namun sejak kudeta pada 1 Februari 2021, kekejaman telah menyebar dari daerah pinggiran hingga pusat. Militer, dengan armada jet tempur yang sebagian besar buatan Rusia, telah dituduh melakukan serangan udara tanpa pandang bulu terhadap warga sipil dan membakar desa-desa, yang oleh PBB dan kelompok hak asasi manusia digambarkan sebagai kemungkinan kejahatan perang.
Myanmar belum mengalami gelombang sukarelawan internasional seperti yang terjadi di konflik seperti di Ukraina atau Suriah, dan tidak ada upaya terkoordinasi untuk merekrut sukarelawan asing. Myanmar juga memiliki sejumlah besar kelompok bersenjata yang tersebar di seluruh negeri.
Namun para pejuang asing, yang bertindak secara independen, telah melakukan perjalanan ke wilayah timur dan barat Myanmar dalam upaya rahasia yang berpotensi menempatkan mereka pada risiko penuntutan di negara asal mereka, dan hal ini masih dirahasiakan hingga saat ini.
Nasib Muslim Rohingya
Muslim Rohingya telah menjadi sasaran persekusi militer dan warga etnis bahkan sebelum perang dimulai.
Dalam laporan BBC, banyak dari mereka mengaku mendapatkan serangan dari berbagai senjata, mulai dari pesawat tanpa awak, mortir, dan tembakan. Klinik MSF yang beroperasi di Bangladesh mengatakan melihat lonjakan besar jumlah warga Rohingya yang terluka akhir-akhir ini, setengah dari yang terluka adalah wanita dan anak-anak.
Video korban selamat menunjukkan tepi sungai dipenuhi tubuh-tubuh berlumuran darah, banyak dari mereka adalah wanita dan anak-anak. Tidak ada hitungan pasti tentang jumlah orang yang tewas, tetapi banyak saksi mata mengatakan kepada BBC bahwa mereka melihat banyak sekali mayat.
Para penyintas mengatakan bahwa mereka diserang oleh Tentara Arakan, salah satu kelompok pemberontak terkuat yang saat ini melawan junta militer. Mereka mengatakan bahwa mereka pertama kali diserang di desa mereka, yang memaksa mereka untuk melarikan diri, dan kemudian diserang lagi di tepi sungai saat mereka berusaha melarikan diri.
“Serangan itu dilakukan oleh mereka. Hanya mereka yang berada di daerah kami pada hari itu. Dan mereka telah menyerang kami selama berminggu-minggu. Mereka tidak ingin membiarkan seorang Muslim pun hidup,” kata seorang saksi.
Kesaksian yang sama juga diucapkan seorang pedagang Rohingya yang kaya bernama Nizar. Ia yang baru saja menjual tanah dan rumahnya memutuskan untuk lari ke Bangladesh saat Tentara Arakan menyerbu keluarganya. Diketahui, putrinya tewas sementara istri dan kerabatnya terluka parah.
“Putri saya meninggal dalam pelukan saya sambil menyebut nama Allah. Ia tampak begitu damai, seperti sedang tidur. Ia sangat mencintai saya,” paparnya.
“Jika Tentara Arakan tidak menembaki kami, lalu siapa yang melakukannya? Dari arah datangnya bom, saya tahu Tentara Arakan ada di sana. Atau apakah itu suara guntur yang jatuh dari langit?”
Ini adalah momen yang genting bagi komunitas Rohingya. Lebih dari satu juta dari mereka melarikan diri ke Bangladesh pada tahun 2017, di mana mereka terus dibatasi di kamp-kamp yang padat dan kumuh.
Lebih banyak lagi yang telah tiba dalam beberapa bulan terakhir saat perang mulai mendekat ke komunitas mereka. Namun kali ini, Bangladesh memperketat penjagaan perbatasan dan membatasi jumlah pengungsi Rohingya yang masuk.
Meskipun ada risiko tertangkap dan dipulangkan ke Myanmar oleh otoritas Bangladesh, sebagian warga Rohingya menyatakan bahwa ingin berbagi rincian kekerasan yang mereka hadapi agar tidak luput dari dokumentasi.
Surat Penangkapan ICC
Pimpinan junta Myanmar Min Aung Hlaing akan terkena surat perintah penangkapan Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Ini terkait kampanye mematikan terhadap minoritas Rohingya, etnis Muslim di negeri itu, yang terjadi beberapa tahun lalu.
Min Aung Hlaing adalah kepala angkatan bersenjata Myanmar ketika militer tahun 2017. Kala itu tentara melakukan tindakan keras ke Rohingya menyusul tudingan kelompok itu hendak memberontak di negara bagian Rakhine.
Tindakan militer tersebut menyebabkan pemerkosaan, pembakaran, dan pembunuhan ke Rohingya. Hal itu membuat 750.000 warga Rohingya melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh.
“Ada alasan yang masuk akal untuk meyakini Min Aung Hlaing memikul tanggung jawab pidana atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan selama tindakan keras tersebut,” kata Kepala Jaksa ICC Karim Khan.
“Dengan melakukan itu, kami akan menunjukkan, bersama dengan semua mitra kami, bahwa Rohingya tidak dilupakan. Bahwa mereka, seperti semua orang di seluruh dunia, berhak atas perlindungan hukum,” kata jaksa asal Inggris itu dikutip Associated Press.
China Jadi Juru Damai
Tentara etnis minoritas bagian dari aliansi pemberontak yang memerangi militer yang berkuasa di Myanmar, telah mengumumkan kesediaannya untuk mengadakan pembicaraan dengan junta setelah pertempuran selama setahun di sepanjang perbatasan Myanmar-China.
Keputusan Tentara Pembebasan Nasional Ta’ang (TNLA) ini muncul saat negara tetangga China menekan pemberontak di tengah degenerasi militer yang cepat, yang telah lama dilihat Beijing sebagai penjamin stabilitas.
TNLA dalam sebuah pernyataan di saluran Telegram resminya mengatakan pihaknya menginginkan penghentian serangan udara militer di wilayahnya di negara bagian Shan utara dan menyatakan keinginannya untuk berunding dan menghargai upaya mediasi China.
TNLA merupakan bagian dari serangan terkoordinasi yang diluncurkan tahun lalu yang disebut “Operasi 1027,” dinamai sesuai tanggal dimulainya, yang telah menjadi tantangan terbesar bagi para jenderal Myanmar sejak kudeta mereka, yang mengakibatkan hilangnya beberapa kota dan pos militer.
Tentara Junta Mundur
Kelompok pemberontak etnis Karen National Union (KNU) telah berhasil merebut kembali markas bersejarah mereka di Manerplaw, dekat perbatasan Thailand, hampir tiga dekade setelah direbut oleh militer Myanmar.
Dalam pernyataannya, juru bicara KNU, Padoh Saw Taw Nee, mengumumkan bahwa pasukan mereka merebut desa tersebut pada Senin malam setelah pertempuran selama beberapa hari.
“Markas legendaris kami di Manerplaw telah mencapai ulang tahunnya yang ke-30, dan kami menganggap ini sebagai hadiah Natal yang selaras dengan musim perayaan ini,” ujar Padoh Saw Taw Nee, dilansir Narinjara News, sebagaimana dikutip The Diplomat
Manerplaw, yang terletak di perbatasan Kayin (Karen) State dan Thailand, didirikan pada 1975 sebagai ibu kota yang diusulkan untuk “Kawthoolei,” negara independen Karen yang diperjuangkan KNU sejak 1948.
Namun, perpecahan internal pada 1994 antara faksi Kristen dan Buddha memberikan celah bagi militer Myanmar untuk merebut desa tersebut pada Januari 1995, dengan bantuan faksi pecahan Democratic Karen Buddhist Army (DKBA). Kejatuhan Manerplaw saat itu memaksa ribuan warga sipil melarikan diri ke Thailand, memperbesar jumlah pengungsi di kamp-kamp sepanjang perbatasan.
Menurut laporan Narinjara News, serangan oleh sayap bersenjata KNU, Karen National Liberation Army (KNLA), menyebabkan korban besar di pihak pasukan junta yang ditempatkan di kamp tersebut. Mereka juga merebut persenjataan dan amunisi dalam jumlah besar, termasuk artileri kaliber 120mm dan 81mm.
Sejak kudeta militer Myanmar pada Februari 2021, KNU menjadi salah satu kelompok yang paling vokal menentang junta. Dalam beberapa tahun terakhir, KNLA berulang kali bentrok dengan militer Myanmar, termasuk serangan besar-besaran di Myawaddy, kota perdagangan penting di perbatasan Thailand.
Pada April 2024, mereka berhasil merebut pangkalan militer utama di luar kota tersebut sebelum pasukan pro-junta dari Karen Border Guard Force (KBGF) berhasil menahan serangan lebih lanjut.
Manerplaw juga pernah menjadi basis berbagai kelompok oposisi militer, termasuk All Burma Students’ Democratic Front (ABSDF), yang terdiri dari ratusan pelajar yang melarikan diri setelah protes pro-demokrasi pada 1988 dibubarkan secara brutal.
Sikap Indonesia
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) buka suara terkait kemungkinan sanksi untuk Myanmar.
Juru Bicara Kemlu Roy Soemirat mengtatakan Indonesia dan Asean tidak berada dalam posisi berencana untuk menjatuhkan sanksi untuk Myanmar, meski negara itu belum memenuhi five point consensus yang telah disepakati 2021 lalu.
“Indonesia tidak dalam posisi menjatuhkan sanksi di luar forum Dewan Keamanan (DK) PBB,” tegasnya.
Ia menyebutkan bahwa sanksi merupakan hal yang tidak mudah untuk diterapkan. Pasalnya, sanksi dapat berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat di negara yang dijatuhi sanksi.
“Sanksi harus diterapkan dengan terukur dan terarah. Jadi sanksi tidak bisa diterapkan secara membabi buta,” tambahnya.
“Selain itu, pemberlakuan sanksi melalui DK PBB itu juga harus terus di-review.”
Lebih lanjut, Roy memaparkan bahwa saat ini negara Asean telah memberikan tugas kepada Myanmar untuk mengadakan dialog yang inklusif antara pihak-pihak yang bertikai. Namun secara implementasi, hal ini masih sulit dilakukan lantaran banyaknya pihak yang meminta adanya syarat-syarat tertentu sebelum dialog dilakulan
“Setidaknya bisa duduk bareng dulu. Namun memang banyak pihak dalam konflik yang masih memberikan prekondisi untuk terjadinya dialog,” tambahnya.
Maka itu, Roy memaparkan bahwa Indonesia dan Asean masih terus berupaya mendorong semua pihak yang bertikai untuk paling tidak duduk bersama terlebih dahulu sebagai awalan pembicaraan perdamaian.
“Jadi sekarang kita berada dalam posisi bahwa prekondisi ini bukanlah hal yang sustainable untuk dilakukan karena dapat membuat diskusi ini jalan ditempat.”
Kementerian Keuangan mengumumkan penyesuaian untuk berbagai kategori tarif impor, yang berlaku mulai 1 Januari, yang ditujukan untuk meningkatkan impor produk berkualitas tinggi, memperluas permintaan domestik, dan mendorong keterbukaan tingkat tinggi. Hal ini diungkap dalam sebuah pernyataan minggu ini, dikutip dari Reuters, Minggu (28/12/2024).
Kebijakan tarif impor sementara ini diberikan kepada mitra dagang terbaik dan akan diterapkan pada 935 barang, kata kementerian tersebut. Tarif impor akan dikurangi untuk etana dan tembaga daur ulang dan bahan baku aluminium tertentu untuk memajukan pembangunan hijau dan rendah karbon di China.
Tarif akan naik untuk komoditas termasuk molase dan bubuk pracampur yang mengandung gula, tetapi tarif impor akan dikurangi untuk barang-barang seperti polimer olefin siklik, kopolimer etilena-vinil alkohol, dan transmisi otomatis untuk kendaraan tujuan khusus seperti truk pemadam kebakaran dan kendaraan perbaikan.
Tarif impor juga akan dipangkas untuk barang-barang seperti natrium zirkonium siklosilikat, vektor virus untuk terapi tumor CAR-T, dan kawat paduan nikel-titanium untuk implan bedah.
Sebagai tahap awal, kebijakan ini akan diimplementasikan dalam Perjanjian Perdagangan Bebas Tiongkok-Maladewa yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025.
