Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengapresiasi kedatangan petinggi Apple dan tim yang telah bersedia datang ke Kemenperin untuk melakukan negosiasi terkait dengan sertifikasi TKDN iPhone 16. Hal tersebut menunjukkan itikad baik Apple untuk berinvestasi dan berbisnis di Indonesia.
“Apple berencana berinvestasi dalam pembangunan pabrik AirTag di Batam senilai US$ 1 miliar dan telah disampaikan kepada Menteri Investasi dan Hilirisasi,” ungkap Agus Gumiwang dalam keterangannya dikutip Sabtu (18/1/2025).
Namun kata Agus, pemerintah masih belum bisa memberikan izin penjualan iPhone 16 meskipun Apple membangunan pabrik AirTag di Batam. Sebab, dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 29 Tahun 2017 secara tegas mengatur bahwa yang bisa dinilai sertifikasi TKDN-nya adalah investasi yang langsung berkaitan dengan handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT).
“Airtag merupakan aksesoris dari HKT yang bukan merupakan komponen esensial HKT, sehingga tidak bisa dihitung sebagai TKDN produk HKT (TKDN iPhone milik Apple). Dengan demikian, investasi pabrik AirTag dan produk yang dihasilkannya di Batam tidak bisa dihitung dalam perhitungan TKDN iPhone,” tegas dia.
Agus pun meminta Apple untuk melihat lagi aturan Permenperin Nomor 29 Tahun 2017 agar produk iPhone 16 bisa dijual di Indonesia. Adapun beberapa skema yang bisa dilakukan Apple.
Pertama dalam negosiasi, Apple mengajukan proposal 2023-2026 dan memilih skema 3 (skema inovasi), sama dengan skema dalam proposal Apple periode 2020-2023. Dia bilang Apple telah menyampaikan sebuah angka nilai investasi inovasi kepada Kemenperin, tapi nilai yang disampaikan tersebut masih di bawah apa yang menjadi perhatian teknokratis yang pernah kami sampaikan sebelumnya kepada media.
“Dalam negosiasi dengan Apple, Kemenperin sudah menyampaikan counter proposal dan sebuah angka investasi yang dihitung secara teknokratis dan hati-hati dan sekarang masih menjadi pembahasan internal Apple,” sebut Agus.
Google juga tidak akan menggunakan sistem pengecekan fakta dalam menentukan pemeringkatan konten, dikutip dari Axios, Jumat (17/1/2025).
Sebagai informasi, Google selama ini memang tidak pernah memasukkan fact-checking sebagai bagian dari proses moderasi konten di platformnya.
Dalam surat yang ditulis Presiden Urusan Global Google Kent Walker ke petinggi Komisi Eropa Renate Nikolay, disebutkan bahwa syarat baru pada aturan ‘Disinformation Code of Practice’ yang ditetapkan di Uni Eropa tidak layak dan tidak efektif untuk layanan-layanan Google.
Aturan itu mengharuskan Google melengkapi layanannya dengan fitur fact-checking, serta membangun pemeringkatan dan algoritma layanan berdasarkan fact-checking.
Walker menegaskan metode pendekatan Google saat ini untuk melakukan moderasi konten terbukti sudah efektif. Buktinya, Google mengklaim terjadi perbaikan moderasi konten pada siklus pemilu global pada 2024.
Hal itu berkat fitur yang ditambahkan ke YouTube pada tahun lalu, yang memungkinkan pengguna menambahkan catatan kontekstual pada video-video yang dirilis.
Sebagai informasi, aturan ‘Disinformation Code of Practice’ di Uni Eropa diperkenalkan pada 2022 silam. Di dalamnya memasukkan komitmen sukarela firma teknologi dan perusahaan swasta untuk memperkuat akurasi dalam penyebaran informasi, termasuk melalui fitur fact-checking.
Komisi Eropa telah menggelar diskusi privat dengan beberapa perusahaan teknologi sepanjang tahun lalu. Lembaga regulator tersebut meminta firma teknologi secara sukarela memperkuat penanganan disinformasi pada layanan mereka.
Walker mengatakan dalam suratnya pada Kamis (16/1) kemarin, pihaknya telah memberitahu Komisi Eropa terkait penolakan terhadap fitur fact-checking di dalam platformnya.
Google mengatakan akan terus berinvestasi pada peningkatan praktik moderasi konten yang fokus menyediakan akurasi pada mesin pencari, tanpa harus membubuhkan fact-checking.
Padahal, Indonesia sangat kaya namun kekayaan itu tidak dikelola dengan baik dan dengan akal sehat. Bahkan, seringkali terjadi pemborosan.
“Saudara-saudara sebagai pengusaha, seharusnya lebih paham, perusahaan yang tidak efisien, yang bekerja dengan seenaknya, tidak mungkin survive. Kalau pengeluaran lebih besar dari pemasukan, ya sudah, itu menuju pailit. Tidak mungkin ada organisasi yang survive kalau pengeluaran lebih besar dari pemasukan,” ujar Prabowo menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia, Jakarta, Kamis (16/1/2025).
“Karena itu, saya bertekad memimpin suatu pemerintahan yang efisien. Saya paham banyak yang tidak percaya ini bisa tercapai. Saya paham bahwa setiap organisasi, setiap institusi, apalagi yang sudah terbiasa bertahun-tahun dengan praktik-praktik tidak efisien, pemborosan, akan berusaha mengakal-akali pimpinan,” katanya.
Sebagai orang yang sudah lama jadi orang Indonesia, Prabowo mengingatkan, paham dengan semua teknik akal-akalan.
“Saya sudah saya buktikan, dan saya sekarang merasa semakin percaya, makin yakin, bahwa Indonesia mampu bangkit dan efisien. Mampu bangkit dengan disiplin dan tertib, mampu mengelola kekayaan kita sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat Indonesia,” tegas Prabowo.
Dia mengatakan, kebijakan yang akan diterapkan pemerintah ke depan adalah semata untuk kepentingan rakyat Indonesia.
“Tidak ada kepentingan lain, tidak ada orientasi lain. Kita tidak akan ragu-ragu, dengan segenap kekuatan kita,” ujar Prabowo.
Prabowo pun menegaskan kembali peran penting pengusaha dalam pembangunan ekonomi Indonesia.
Pada masa Presiden RI ke-7 Joko Widodo sempat mengungkapkan kekesalannya ketika melihat kasur impor di rumah sakit daerah.
Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Lucia Rizki Andalusia kembali mengungkapkan kejengkelan Jokowi tersebut di depan pengusaha alat kesehatan pada Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI) di Jakarta, Rabu (15/1/2024).
“Kalau kita ingat tahun 2022, Bapak Presiden setelah Pak Presiden Jokowi waktu itu menyampaikan di acara di Bali, Bapak, bahwa beliau tidak ingin lagi melihat tempat tidur pasien di rumah sakit impor, harus semua menggunakan produk dalam negeri. Dan saat ini sudah terwujud Bapak, 100% tempat tidur rumah sakit sudah produk dalam negeri, bukan hanya tempat tidur tapi sudah banyak produk-produk yang lain,” Kata Lucia.
Padahal Ketua Umum Aspaki Imam Subagyo mengungkapkan bahwa industri alkes dalam negeri kala itu sudah mengekspor produknya ke banyak negara. Saat ini pun sudah ada 140 negara penerima tempat tidur pasien hasil industri dalam negeri. Bahkan ada perusahaan yang ekspornya lebih dari 60%, sedangkan untuk dalam negeri sebesar 40%.
“Ekspor ini terkait kedisiplinan dan komitmen satker khususnya RS pemerintah untuk memaksimalkan penggunaan anggaran milik pemerintah, untuk membeli produk dalam negeri, kan jadi ironis produsen dalam negeri ekspor ke luar, tapi RS pemerintah beli impor,” sebut Imam .
“Jadi ada beberapa yang saat itu belum disiplin, tapi insya Allah tempat tidur pasien gak ada lagi yang impor, tempat tidur kelengkapan ada hospital bed, ada matras, ada tempat tidur dari berbagai tipe,” lanjutnya.
Jokowi sempat meluapkan kejengkelan lantaran masih banyak produk alat kesehatan (alkes) impor yang digunakan di dalam negeri. Salah satunya tempat tidur untuk rumah sakit.
“Saya kalau sudah jengkel saya umumin nanti. RSUD beli impor, Kementerian Kesehatan masih impor, tak baca nanti,” ujar Jokowi kala itu.
Ketika negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia melesat maju dengan efisiensi ekonomi, Indonesia masih bergulat dengan birokrasi yang berbelit dan ICOR (Incremental Capital Output Ratio) yang menjulang tinggi.
Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran ekonominya, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, bertekad untuk menurunkan ICOR ke level 4 dalam waktu 3-4 tahun ke depan. Namun, mampukah ambisi ini menyelamatkan Indonesia dari ketertinggalan?
ICOR Tinggi, Biaya Ekonomi Pun Mahal
ICOR merupakan cerminan betapa efisiennya sebuah negara memanfaatkan investasi untuk menghasilkan output ekonomi. Semakin besar nilai koefisien ICOR, semakin tidak efisien perekonomian pada periode waktu tertentu. Banyak faktor yang membuat nilai ICOR Indonesia tinggi mulai dari sarana infrastrukur yang kurang memadai, ruwetnya birokrasi, ongkos produksi, hingga tingginya biaya logistik
Data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menunjukkan ICOR pada tahun 2022 sebesar 6,25%. Angka ini sudah turun di bawah 2021 yakni 8,16%.
Artinya, untuk menghasilkan output 1 maka Indonesia membutuhkan 6,25 kali investasi. Misalnya, dibutuhkan investasi sebesar Rp 6,51 miliar untuk menghasilkan output sebesar Rp 1 miliar.
Untuk perbandingan, beberapa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) seperti Weda Bay di Maluku Utara berhasil mencatatkan ICOR di bawah 4, berkat efisiensi dari hulu ke hilir. “Kalau kita punya lebih banyak wilayah seperti Weda Bay, Indonesia bisa jadi benchmark global,” ujar Airlangga dalam forum Indonesia Business Council (13/1/2025).
Namun secara nasional, ICOR yang tinggi mencerminkan persoalan mendasar. Infrastruktur yang belum terintegrasi, birokrasi yang rumit, biaya logistik yang mahal, hingga regulasi yang sering kali tumpang tindih menjadi akar masalah.
World Bank melalui laporan Ease of Doing Business (EoDB) 2020 menempatkan Indonesia di peringkat 73, di bawah Vietnam (70) dan Malaysia (12). Ini menunjukkan bahwa selain ICOR, aspek kemudahan berbisnis juga menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah.
Ease of Doing Business, Kenapa Tetangga Lebih Unggul?
Malaysia dan Thailand, misalnya, berhasil menyederhanakan proses izin usaha dan pengelolaan infrastruktur. Malaysia bahkan menghapus inspeksi jalan dan drainase yang dilakukan Dewan Kota Kuala Lumpur untuk mempercepat konstruksi.
Thailand di sisi lain memperkenalkan inspeksi bertahap dalam proses pembangunan untuk menjaga efisiensi. Langkah-langkah ini tak hanya meningkatkan peringkat mereka dalam EoDB tetapi juga mengurangi biaya ekonomi secara signifikan.
Sebaliknya, Indonesia menghadapi tumpang tindih peraturan, ego sektoral, dan lambannya kepastian hukum. Proses memulai bisnis (starting a business) menjadi titik terlemah dengan peringkat 140, jauh tertinggal dari Malaysia (126) dan Vietnam (115). Bahkan, biaya tinggi dalam pemberian izin lahan sering kali menjadi lahan subur bagi praktik korupsi.
Untuk menurunkan ICOR dan memperbaiki EoDB, pemerintah memprioritaskan pengembangan KEK yang terintegrasi. “Kalau infrastruktur terhubung dan efisiensi meningkat, roda bisnis akan berputar lebih cepat,” tegas Airlangga. Namun, ia juga mengingatkan bahwa sektor seperti pariwisata masih terkendala, terutama akibat mahalnya tiket pesawat. “Kapasitas angkutan udara kita masih jauh dari kondisi sebelum pandemi Covid-19,” tambahnya.
Selain itu, Airlangga memastikan bahwa efisiensi dalam KEK pariwisata perlu didukung oleh perbaikan regulasi lintas sektor. Proses ini memang membutuhkan waktu, namun langkah konkret seperti integrasi infrastruktur dan digitalisasi layanan perizinan mulai menunjukkan hasil positif di beberapa wilayah seperti Jakarta dan Surabaya.
Vietnam Melaju Kencang, Indonesia di Persimpangan
Dalam konteks ASEAN, Vietnam mencatatkan peningkatan investasi asing sebesar 101% selama 2013-2022, jauh melampaui Indonesia yang hanya tumbuh 20%. Meski Indonesia masih menarik bagi investor asing dengan angka investasi di kisaran US$ 20 miliar, stagnasi ini menunjukkan perlunya terobosan besar dalam kebijakan ekonomi.
World Bank juga menyoroti regulasi ketenagakerjaan Indonesia yang terlalu rigid. Kebijakan upah minimum yang tinggi sering kali membebani pelaku usaha, terutama UMKM. Riset menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum sebesar 10% di sebuah provinsi di Indonesia dapat mengurangi pembukaan lapangan kerja hingga 0,8%. Kondisi ini menjadi penghalang signifikan dalam meningkatkan daya saing Indonesia di mata global.
Dengan target ICOR di level 4 dan perbaikan EoDB, pemerintahan Presiden Prabowo memikul tugas berat untuk membawa Indonesia menuju efisiensi ekonomi yang lebih baik. Langkah-langkah seperti digitalisasi layanan, integrasi infrastruktur, dan reformasi birokrasi harus dieksekusi dengan cepat dan tepat.
Namun, tanpa komitmen kuat dari semua pihak, Indonesia berisiko tetap menjadi negara dengan potensi besar tetapi realisasi yang minim. Saat negara-negara tetangga melesat maju, waktunya bagi Indonesia untuk benar-benar membuktikan bahwa ambisi ini bukan sekadar mimpi kosong.
Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), menuturkan sejumlah upaya perbaikan yang telah dilakukan dalam implementasi Coretax DJP. Perbaikan tersebut meliputi proses bisnis antara lain, masalah pendaftaran yang mencakup: gagal login, pendaftaran NPWP, pendaftaran NPWP warga negara asing (WNA), pengiriman one-time password (OTP), dan update profil Wajib Pajak termasuk perubahan data Penanggung Jawab (PIC) perusahaan dan karyawan selain PIC.
Kemudian, kebutuhan layanan SPT yang mencakup pembuatan faktur pajak yang disampaikan dalam bentuk *.xml. Terakhir, Document Management System yang mencakup proses penandatanganan faktur pajak menggunakan Kode Otorisasi DJP ataupun sertifikat elektronik.
“DJP terus melakukan perbaikan dengan harapan tidak ada lagi masalah yang dihadapi oleh wajib pajak dalam mengakses layanan Coretax DJP. Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama dan kesabaran wajib pajak,” tegas Dwi dalam rilis, Senin (13/1/2025).
Adapun, di antara permasalahan tersebut, ada masalah yang masih belum diselesaikan jika mengacu pada daftar penyelesaian isu pasca implementasi Coretax yang dirilis pada 10 Januari 2025. Hal ini menyangkut pemadanan NIK-NPWP bagi wajib pajak yang belum melakukannya.
DJP sebelumnya mengingatkanwajib pajak harus melakukan pemadanan NIK dan NPWP melalui kantor pajak terdekat sebelum mengakses Coretax DJP.
“Setelah melakukan pemadanan NIK-NPWP, Wajib Pajak dapat melakukan Atur Ulang Kata Sandi (reset password) untuk mengakses Coretax DJP,” papar dokumen DJP.
Setelah melakukan pemadanan, wajib pajak harus login ke sistem Coretax DJP:
1. Masukkan “ID Pengguna”, yaitu Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. Masukkan “Kata Sandi” DJP Online
4. Masukkan kode captcha
5. Klik tombol “Login”
Patut diingat, setelah melakukan log in, wajib pajak akan diminta untuk mengatur ulang kata sandi dengan langkah sebagai berikut.
1. Pilih “Tujuan Konfirmasi” (“Surat Elektronik” atau “Nomor Gawai”) dan masukkan alamat posel (email) jika memilih “Surat Elektronik” atau nomor gawai jika memilih “Nomor Gawai”
2. Masukkan kode captcha
3. Centang “Pernyataan”
4. Klik tombol “Kirim”
5. Periksa posel atau SMS yang berisikan tautan ubah kata sandi yang dikirimkan oleh sistem. Pastikan pengirim posel atau SMS tersebut adalah domain @pajak.go.id (untuk posel) atau “DJP” (untuk SMS)
6. Klik tautan tersebut dan lakukan perubahan kata sandi
DJP mengingatkan saat melakukan perubahan kata sandi, wajib pajak juga diminta mengisi frasa sandi (passphrase). Passphrase disarankan tidak sama dengan kata sandi, karena akan digunakan sebagai pengganti tanda tangan digital dalam memanfaatkan layanan yang disediakan oleh Coretax DJP. Dengan telah dibuatnya kata sandi baru dan passphrase, maka wajib pajak sudah dapat log in ke Coretax DJP.
DJP mengingatkan Bagi wajib pajak yang memiliki penanggung jawab seperti Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah, setelah berhasil melakukan log in ke sistem Coretax praimplementasi, diimbau untuk melakukan langkah yang sangat penting, yaitu memeriksa data profil, khususnya data penanggung jawab yang tercantum pada sistem.
Untuk memeriksa data profil dan data penanggung jawab yang terdaftar pada Coretax DJP, wajib pajak melakukan langkah-langkah sebagai berikut.
1. Kunjungi tautan Coretax praimplementasi dan log in pada sistem Coretax DJP.
2. Setelah berhasil log in, pada submenu di bagian kiri klik “Pihak Terkait”.
“Saya mengambil (video) ini tadi malam dari rumah kecil kami di Palisades. Sekarang semua alarm kebakaran berbunyi sekaligus dari jarak jauh,” tulisnya dalam unggahan video penampakan rumahnya di media sosial.
Kepada CNN, dia bercerita bagaimana keponakannya berusia 8 tahun berusia membantunya bangkit dari musibah itu. “Dia keluar dengan celengan Yeti kecilnya untuk membantu membangun kembali rumah kami,” katanya sambil menangis.
Woods merupakan aktor kawakan asal Utah, AS. Mengutip Hello Magazine, pria 77 tahun itu membintangi sejumlah film dengan karakter pembunuh hingga penipu. Salah satu film besar yang dia bintangi adalah Once Upon a Time in America. Woods berperan sebagai teman kecil dan gangster Robert de Niro.
Judul film lain yang juga dibintangi seperti Casino, The Specialist, hingga White House Down.
Di luar akting, dia dikenal sebagai pendukung Israel. New Arab menuliskan Woods memberikan pujian pada serangan brutal Israel ke Palestina sejak perang dimulai.
Bahkan dia mendukung untuk perang terus berlanjut. Usulan gencatan senjata yang diinginkan banyak orang juga tak disukainya.
“Tidak ada gencatan senjata, tidak ada kompromi, tidak ada pengampunan #KillThemAll,” tulisnya.
Kebakaran yang menghanguskan di rumahnya ikut ditanggapi penyair Palestina Mosab Abu Toha. Dia mengomentari Woods yang menangis saat diwawancarai mengenai bencana tersebut.
“Beraninya Anda muncul di TV dan menangis,” tulisnya. Dia juga menuliskan surat terbuka untuk Woods mengenai keadaan di Palestina yang porak poranda karena serangan Israel.
“Rumah bibi saya dibom pada Oktober 2024. Putrinya terbunuh bersama 15 orang lain, banyak yang tertimbun reruntuhan hingga sekarang. Apakah ini berarti bagi Anda?” kata dia.
Kasubdit Tarif Cukai dan Harga Dasar Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai DJBC Akbar Harfianto mengatakan hal ini, dengan mempertimbangkan target cukai MBDK dalam UU APBN 2025.
“Saat ini target untuk implementasi sesuai APBN di semester II,” kata Akbar saat konferensi pers di Kantor Pusat DJBC, Jakarta, Jumat (10/1/2025).
Meski begitu, Akbar menekankan, pemerintah tentu akan tetap memperhatikan kondisi ekonomi dan daya beli untuk menetapkan skema tarifnya, termasuk untuk menentukan ambang batas atau threshold kadar gula dalam MBDK nya.
“Secara teknis kita sudah siapkan pp pmk sampai aturan teknis di bawahnya sambil tunggu tadi apakah dari sisi kondisi daya beli masyarakat bisa atau mampu tambah beban,” tuturnya.
Akbar menekankan, prioritas utama pengenaan cukai MBDK pada paruh kedua tahun ini atau mulai Juni 2025 adalah untuk mengendalikan konsumsi gula tambahan masyarakat, bukan hanya sekedar optimalisasi penerimaan.
“Jadi jangan disalah artikan negara butuh duit, tapi dilihat sebaliknya penyakit tidak menular tertinggi seperti apa, sebagai contoh diabetes dan sebagainya, sehingga kebutuhan fiskal policy perlu atau tidak untuk ranah itu,” ucapnya.
Akbar memastikan, tidak semua MBDK akan terdampak kebijakan pungutan cukai ini, ia memastikan akan ada threshold atau ambang batas besaran gulanya.
“Dari sisi pentarifan memang tidak semua terkena, dari MBDK dianalisis kami ada 2 kondisi yaitu on trade atau off trade, on trade itu dari pabrik industri dia sudah berupa kemasan, atau off trade yang gerai-gerai tadi,” tutur Akbar.
“Mana yang akan dikenakan ini kita masih bahas teknis, tetap kita perhatikan beban administrasi dibanding impact kita akan lihat penyebabnya seperti apa,” ungkapnya.
“Nanti kita berdoa dulu lah, dapat wangsitnya kapan,” ucap Dody saat ditemui di Universitas Indonesia (UI), Depok, Jumat (10/1/2025).
Sebagai informasi, MLFF merupakan sistem pembayaran tol yang memungkinkan kendaraan melewati gerbang tol tanpa harus berhenti, mengandalkan sensor dan teknologi komunikasi digital. Program ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi antrian panjang di jalan tol.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Zainal Fatah menambahkan bahwa saat ini pihaknya masih dalam proses diskusi dengan PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) sebagai operator.
“Belum. Belum ada perkembangan (terbaru terkait kapan implementasi MLFF dimulai). (Proses diskusi dengan vendor?) Ya, tetap jalan,” ujar Zainal.
Pada tahun 2025, Zainal menyebut pertemuan teknis antara operator dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) akan terus dilakukan.
Sebelumnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum lama ini merilis Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024. Salah satu temuannya adalah BPK menilai penerapan sistem transaksi nontunai nirsentuh berbasis Multi Lane Free Flow (MLFF) di jalan tol belum dilakukan sesuai ketentuan.
“Penyelenggaraan proyek sistem transaksi nontunai nirsentuh berbasis MLFF belum sepenuhnya sesuai ketentuan,” seperti dikutip dari IHPS I Tahun 2024.
Atas temuan itu, BPK merekomendasikan Menteri PUPR untuk menginstruksikan Kepala BPJT mengevaluasi kembali secara komprehensif atas perjanjian kerja sama Penyelenggaraan Proyek Sistem Transaksi Nontunai Nirsentuh Berbasis MLFF. Evaluasi harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek dari tahap perencanaan sampai tahap pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
Dalam keterangan di situs resmi, BMKG mengungkapkan ada peningkatan potensi terbentuknya awan konvektif yang menghasilkan hujan lebat, angin kencang, dan petir di beberapa wilayah indonesia.
Salah satunya disebabkan oleh adanya Suspect Area di Samudera Hindia selatan Bali-Nusa Tenggara Barat (NTB), serta Sirkulasi siklonik di Samudra Hindia barat Aceh, Laut Filipina, dan Laut Banda.
BMKG menjelaskan, suspect area dan sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah perlambatan kecepatan angin (konvergensi) dan daerah pertemuan angin (konfluensi) di beberapa wilayah Indonesia.
Selain itu, menurut BMKG, ada pengaruh dari dinamika atmosfer yang aktif, yakni fenomena La Nina lemah yang diperkirakan masih berlangsung hingga awal tahun 2025, serta angin monsun Asia yang memengaruhi aliran massa udara dari wilayah Asia ke wilayah Indonesia.
Juga, aktivitas gelombang atmosfer seperti Rossby ekuatorial, Gelombang Kelvin, dan Gelombang Low meningkatkan potensi awan konvektif yang signifikan.
“Hingga sepekan ke depan, sejumlah wilayah di Indonesia masih akan menghadapi potensi curah hujan yang signifikan, terutama di wilayah barat dan timur,” tulis BMKG, dikutip Kamis (9/1/2025).
“Tingginya potensi hujan di beberapa wilayah, mengakibatkan potensi dampak yang ditimbulkan berupa bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang yang masih dapat terjadi. Untuk itu, masyarakat diimbau untuk terus memantau informasi cuaca terkini dari BMKG,” lanjut BMKG.
Cuaca Ekstrem Meningkat
Dalam keterangan terpisah, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto mengungkapkan, Tropical Cyclone Warning Center (TCWC) Jakarta memantau keberadaan pusat tekanan rendah di selatan Nusa Tenggara sejak 3 Januari 2025. Sistem ini bergerak ke arah barat-barat daya dan mulai berkembang menjadi Bibit Siklon 97S pada 7 Januari 2025 di perairan Samudra Hindia, sebelah selatan Jawa Timur.
“Berdasarkan analisis terkini pada 9 Januari 2025, intensitas sistem ini semakin meningkat dan saat ini terdeteksi di Samudra Hindia selatan Lampung dengan arah gerak ke selatan,” katanya.
“Bibit siklon ini diperkirakan akan memberikan dampak tidak langsung berupa peningkatan curah hujan dan angin kencang di beberapa wilayah, serta dampak langsung berupa gelombang tinggi di perairan bagian selatan Indonesia dalam 3 hari mendatang,” papar Guswanto, Kamis (9/1/2025).
Disebutkan, Bibit Siklon Tropis 97S berpotensi meningkatkan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai angin kencang di sejumlah wilayah. Di antaranya, Bengkulu, Sumatra Selatan, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.
Selain itu, gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter diperkirakan terjadi di Perairan Selatan Jawa hingga NTB, Selat Sunda bagian barat dan selatan, Samudra Hindia selatan Jawa hingga NTB, dan Samudra Hindia barat Bengkulu hingga Lampung.
“Dampak cuaca ini perlu diantisipasi, terutama di wilayah pesisir dan perairan selatan Indonesia. Karena potensi cuaca ekstrem dapat mempengaruhi aktivitas pelayaran dan masyarakat pesisir,” ujarnya. “BMKG terus memantau perkembangan sistem ini dan akan menyampaikan pembaruan informasi secara berkala untuk memastikan keselamatan masyarakat,” ucap Guswanto.
Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani menambahkan, potensi peningkatan curah hujan dalam sepekan ke depan juga dipengaruhi kondisi atmosfer yang mendukung terjadinya hujan dengan intensitas lebih tinggi.
“Monsun dan seruakan dingin dari Asia turut berkontribusi pada peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia, khususnya di bagian barat,” kata Andri.
Prospek Cuaca 10-13 Januari 2025 Menurut BMKG
Menurut BMKG, cuaca cerah berawan diprediksi terjadi di sebagian Bali dan Nusa Tenggara, serta sebagian besar Sulawesi dan Kepulauan Maluku.
Sedangkan hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang dapat terjadi di wilayah berikut:
Hujan Sedang-Lebat
– sebagian besar wilayah Sumatra, Jawa, Kalimantan, sebagian kecil wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan sebagian wilayah di Pulau Papua.
Hujan Lebat-Sangat Lebat
– sebagian kecil wilayah Sumatra, Jawa, dan Pulau Papua.
Potensi Angin Kencang
– sebagian kecil wilayah Sumatra dan Nusa Tenggara, serta sebagian wilayah Jawa dan Bali.
Menghadapi potensi cuaca ekstrem, BMKG mengimbau masyarakat untuk:
– mengantisipasi risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, dan genangan air, terutama di wilayah rawan
– membersihkan saluran air dan lingkungan sekitar untuk mengurangi risiko banjir.
– menghindari aktivitas di wilayah rawan bencana serta mempersiapkan perlengkapan darurat
– memantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG, seperti situs resmi BMKG , media sosial @infobmkg, atau aplikasi infoBMKG
– tetap tenang dan siaga menghadapi perubahan cuaca ekstrem, serta pahami langkah evakuasi jika diperlukan.
BMKG memastikan akan terus memperbarui perkembangan cuaca terbaru.
