HORSEWE

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi meminta daerah untuk mempersiapkan kebutuhan pangan di wilayah masing-masing menjelang Natal 2024/ Tahun Baru 2025 (Nataru). Dengan begitu, pemerintah bisa menentukan keputusan yang akan diambil, diantaranya mengenai porsi impor beberapa waktu ke depan.

“Pemda diimbau punya neraca pangan, jadi harus ada neraca pangan di tiap daerah, Sehingga daerah produsen tahu berapa produksi dan kelebihannya, kemudian diikuti daerah yang bukan daerah produsen, ketika ada catatan defisit bisa kerja sama antar daerah,” kata Arief usai rapat dengan pengusaha pangan, Kamis (5/12/2024).

Dari laporan yang ada, mayoritas kebutuhan jelang Nataru aman dan stabil, misalnya harga minyak yang biasa Rp 17-21 ribu dan tersedia pada panel harga badan pangan, kemudian pemerintah dan Bulog punya stok 2 juta ton harga beras sehingga harganya stabil.

“Khusus produk komoditas strategis disampaikan beberapa daerah tertentu, misal beras harga terjangkau, baik hari ini harus ada treatment khusus wilayah timur 3TP (Tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan) ini salah satu concern kita,” kata Arief.

Sementara itu Koordinator Pelaksana Sehari-Hari Sekretaris Kemenko Bidang Pangan Kasan menyatakan pemerintah perlu memperhatikan ketersediaan stok jelang momen Nataru dan Ramadan di awal tahun mendatang.

“Persiapan jelang Nataru menurut saya persiapan ini bagian memastikan seluruh terutama dan antisipasi hal yg dikemukakan, termasuk timing barang impor ini sangat penting dan itu bagian antisipasi kita menghadapi Nataru,” ujarnya.

Dia menyoroti neraca komoditas sebagai penentu kebijakan impor nantinya.

“Karena tahun depan puasa maju, mungkin ini berkaitan dengan muncul yaitu neraca komoditas jadi bersabar aja karena pak Menko akan rapat Minggu depan, jadi itu yang ditunggu baru akan dilakukan Rakortas neraca komoditas,” sebut Kasan.

Setelah PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) yang sudah diputus pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang, Jawa Tengah, ternyata masih ada 1 perusahaan tekstil ‘raksasa’ di Indonesia yang lagi harap-harap cemas. Perusahaan tersebut adalah PT Pan Brothers Tbk (PBRX) yang saat ini masih menunggu nasib di sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Mengutip Informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2024), sidang PKPU Pan Brothers dengan nomor perkara 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst yang harusnya diputus 22 November 2024 akhirnya diperpanjang selama 14 hari menjadi 6 Desember 2024. Hal ini dikonfirmasi Direktur Pan Brothers Fitri Ratnasari Hartono.

“Bahwa, pada Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim tertanggal 22 November 2024, pada perkara No: 149/Pdt.SusPKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan No. 150/Pdt.SusPKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst., Majelis Hakim membacakan putusan perpanjangan PKPU yang pada pokok amarnya berbunyi sebagai berikut: 1.Mengabulkan perpanjangan PKPU Tetap selama 14 hari sejak putusan dibacakan. 2.Menetapkan Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim berikutnya diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” ungkap Fitri dalam informasi keterbukaan Bursa Efek Indonesia, dikutip Rabu (4/12/2024).

Fitri menambahkan perusahaan belum menerima salinan putusan resmi terkait dengan Perpanjangan PKPU tersebut. Katanya Pan Brothers akan mengikuti proses dan mekanisme PKPU sebagaimana ditentukan dalam peraturan dan hukum yang berlaku. Sampai saat ini, operasional Pan Brothers masih berjalan normal.

“Kegiatan usaha dan operasional Perseroan masih berjalan normal hingga saat ini,” sebutnya.

Sebagai catatan, Pan Brothers telah mendapat gugatan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh PT Januardi Putera Logistik. Selain Pan Brothers, adapun permohonan PKPU No 149 dilayangkan oleh PT Januardi Putera Logistik juga kepada PT Eco Smart Garment Indonesia (ESGI) dan PT Prima Seiati Sejahtera (PSS).

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto masih mengkaji perubahan ketentuan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA), yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023.

Staf Khusus Menko Perekonomian Raden Pardede mengatakan, selain rancangan ketentuan durasi penempatan yang lebih lama di dalam negeri, nilai hasil ekspor yang harus disimpan di sistem keuangan domestik juga tengah dikaji.

Ia mengatakan, opsi yang dipertimbangkan ialah apakah menurunkan kewajiban penempatan dananya menjadi 25% dari yang selama ini sebesar 30% atau bahkan menaikkannya ke level 50% sampai dengan 75%.

“Apakah 50% atau 75%, apakah 25%, itu masih akan dikaji,” kata Raden seusai menghadiri acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Raden menekankan, perubahan ketentuan ini dilakukan dalam rangka pemerintah semakin menciptakan transparansi pencatatan nilai hasil ekspor yang selama ini terjadi di Indonesia. Selain itu, juga untuk makin mempertambah cadangan devisa pemerintah untuk stabilitas kurs.

“Kalau dia lebih banyak lagi yang bisa masuk maka cadangan devisa kita akan lebih baik, ya. Jadi kita jadi punya instrumen untuk bisa tetap membuat, menjaga rupiah stabil,” tegasnya.

Oleh sebab itu, ia menekankan, pemerintah tentu akan mengeluarkan berbagai kebijakan tambahan yang sifatnya stimulus, seperti tambahan insentif DHE, namun ia belum bisa menjelaskan lebih jauh terkait itu karena sampai saat ini semua ketentuan itu masih dalam tahap pembahasan.

“Itu sebabnya belum selesai dilakukan kajian, terutama oleh Kementerian Keuangan saya pikir yang akan dilakukan,” ungkapnya.

Sebagai informasi, dalam aturan yang berlaku saat ini, para eksportir dengan nilai ekspor pada Pemberitahuan Pabean Ekspor 250 ribu dolar AS atau lebih, wajib menempatkan DHE-nya minimal 30% ke rekening khusus (reksus) dalam negeri yang difasilitasi oleh Bank Indonesia (BI) minimal 3 bulan.

Data Bank Indonesia per 20 Agustus 2024, dolar hasil ekspor yang masuk ke instrumen term deposit valuta asing devisa hasil ekspor (TD Valas DHE) telah kembali bergerak di kisaran US$2,1 miliar-US$2,2 miliar.

Ini seiring dengan makin gencarnya BI bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memberikan sanksi kepada eksportir yang enggan menyimpan dolar hasil ekspornya di instrumen keuangan domestik.

PT TASPEN (Persero) meraih penghargaan “The Most Trusted Company” dalam ajang Good Corporate Governance Award 2024. Pada penilaian tahun buku 2023 hingga semester I tahun 2024, TASPEN mencatat skor 85,84, meningkat dibandingkan empat tahun terakhir.

Tidak cuma itu, TASPEN konsisten menyandang predikat “Trusted” berturut-turut sejak 2019 hingga 2022. Anugerah ini diberikan kepada TASPEN atas inisiatif strategis dalam membangun sistem manajemen yang optimal di perusahaan sesuai prinsip, tata nilai, dan kepatuhan, guna menciptakan nilai dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan secara etikal dan bermartabat.

Corporate Secretary TASPEN Henra, menyatakan, penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen TASPEN dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten.

“TASPEN terus berupaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam setiap aspek operasional untuk menciptakan nilai tambah bagi seluruh peserta. Pencapaian ini juga menjadi motivasi bagi TASPEN untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan terus memberikan kontribusi terbaik bagi pembangunan ekonomi bangsa,” jelas Henra dalam keterangan resmi, dikutip Senin (2/12/2024).

Ajang Good Corporate Governance Award 2024 sendiri mengangkat tema “Membangun Kematangan Perusahaan dalam Kerangka GCG”, dengan penilaian yang mencakup struktur, proses, dan hasil penerapan tata kelola perusahaan. Dalam hal ini, TASPEN berhasil memperkuat eksistensi sebagai BUMN yang memiliki Risk Maturity Index, yaitu skor atas tingkat kematangan penerapan manajemen risiko meliputi aspek/faktor, indikator dan parameter yang diuji dengan hasil mendekati atau mencapai praktik terbaik (best practice).

Untuk menjaga konsistensi kualitas dan kinerja, TASPEN diperkuat dengan sertifikasi ISO. Salah satunya ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan, ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan, ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu, dan ISO 27001: 2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi TASPEN membangun kematangan perusahaan dalam kerangka GCG melalui empat pilar utama, yaitu Talenta dan Budaya, Komitmen Berkelanjutan, Recovery Ability, dan Tata Kelola yang Baik.

Pilar Talenta dan Budaya diwujudkan dengan meningkatkan representasi talenta wanita dan talenta muda hingga mencapai 30% dari total karyawan TASPEN, serta menginisiasi pemerataan karyawan melalui rekrutmen wilayah indonesia timur sebesar 2,13% dari jumlah karyawan dan rekrutmen khusus penyandang disabilitas sebesar 0,71% dari jumlah karyawan. Pilar Komitmen Berkelanjutan diwujudkan TASPEN melalui transformasi layanan dari manual ke digital, dengan inovasi seperti TASPEN Customer Digital Services, klaim tanpa kertas, dan sentralisasi klaim.

TASPEN juga menyempurnakan tata kelola teknologi informasi, menerapkan strategi investasi berbasis ESG, mengintegrasikan proses bisnis secara digital, dan bersinergi dengan anak perusahaan melalui layanan keuangan terpadu. Pilar Recovery Ability diperkuat dengan implementasi Business Continuity Management System (BCMS) dan contingency plan di setiap lini bisnis.

Sementara itu, pilar Tata Kelola yang Baik ditunjukkan melalui pengelolaan investasi yang mengutamakan prinsip kehati-hatian sesuai GCG, serta audit internal berbasis risiko untuk memastikan kepatuhan dan efisiensi. Pada tahun 2022, TASPEN berhasil meraih skor Quality Assurance and Improvement Program (QAIP) sebesar 4,75 yang masuk dalam kategori sangat baik.

Dalam lima tahun terakhir, TASPEN secara proaktif menunjukkan komitmennya terhadap penerapan tata kelola yang baik dan berintegritas melalui keterlibatannya dalam penilaian kinerja GCG. Upaya ini sejalan dengan semangat Kementerian BUMN dimana Menteri BUMN Erick Thohir menekankan pentingnya perbaikan tata kelola perusahaan sebagai faktor kunci dalam meningkatkan kinerja dan kontribusi perusahaan BUMN.

Adapun penghargaan ini, diselenggarakan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) dan SWA Media Group.

Patut diketahui, ada beberapa penyakit yang ternyata pengobatannya tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Tidak dijelaskan secara rinci penyakit seperti apa yang tidak tidak ditanggung BPJS Kesehatan.

Namun, pada umumnya adalah pelayanan yang bukan kesehatan dasar atau bukan termasuk pengobatan kesehatan, melainkan estetika.

Adapun saat ini, iuran BPJS Kesehatan terbagi menjadi tiga kelas. Untuk kelas 1, peserta wajib membayar iuran sebesar Rp150 ribu per orang per bulan. Kemudian, kelas 2 sebesar Rp100 ribu per orang per bulan.

Sedangkan, iuran kelas 3 sebesar Rp35 ribu per orang per bulan. Iuran kelas 3 sebenarnya mencapai Rp42 ribu tetapi mendapatkan subsidi dari pemerintah Rp7.000.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, setidaknya ada 21 jenis pelayanan atau pengobatan yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

Berikut daftarnya lengkapnya, Minggu (1/12/2024).

1. Penyakit yang berupa wabah atau kejadian luar biasa.

2. Perawatan yang berhubungan dengan kecantikan dan estetika, seperti operasi plastik.

3. Perataan gigi seperti behel.

4. Penyakit akibat tindak pidana, seperti penganiayaan atau kekerasan seksual.

5. Penyakit atau cedera akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau usaha bunuh diri.

6. Penyakit akibat konsumsi alkohol atau ketergantungan obat.

7. Penyakit yang tidak di-cover BPJS Kesehatan lainnya ialah terkait dengan pengobatan mandul atau infertilitas.

8. Penyakit atau cedera akibat kejadian yang tak bisa dicegah, seperti tawuran.

9. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri

10. Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen.

11. Pengobatan komplementer, alternatif, dan tradisional yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan.

12. Alat kontrasepsi.

13. Perbekalan kesehatan rumah tangga.

14. Pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari rujukan atas permintaan sendiri dan pelayanan kesehatan lain yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan.

15. Pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat.

16. Pelayanan kesehatan terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja atau menjadi tanggungan pemberi kerja.

17. Pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas sesuai hak kelas rawat peserta.

18. Pelayanan kesehatan tertentu yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Polri.

19. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial.

20. Pelayanan yang sudah ditanggung dalam program lain.

21. Pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan.

Kalangan buruh buka suara terkait keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan upah minimum sebesar 6,5%. Mereka menilai keputusan ini menandakan Prabowo peduli dengan nasib pekerja buruh di Indonesia.

Meski demikian, ada catatan yang diberikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi. Ia mengaku kaget karena keputusan tersebut diumumkan angkanya dulu, bukan formulasi atau rumus kenaikan upah yang sedang dibahas.

“Tiba-tiba diumumkan langsung hasil angkanya, ini agak aneh, dari mana angka 6,5% didapatkan? Jangan-jangan nanti formulasinya dicocok-cocokkan agar hasilnya 6,5%. Ini tidak logis. Jika demikian dan mengunci dewan pengupahan tidak berfungsi,” kata Ristadi dalam keterangannya Sabtu (30/11/2024).

Dengan perilisan langsung angkanya sebesar 6,5%, bukan formulasi atau rumus kenaikanmya, maka ini akan mengakibatkan daerah yang upah minimumnya masih rendah, akan makin tertinggal jauh dengan daerah yang upah minimumnya lebih tinggi. Disparitas upah antar daerah dikhawatirkan makin tajam.

“Contoh, Karawang yang sudah sekitar Rp 5 juta dengan presentase 6,5% maka naiknya sekitar Rp 325 ribu, sementara Yogyakarta yang upah minimumnya berkisar Rp 2 jutaan naiknya sekitar Rp 130 ribu saja,” kata Ristadi.

Ia mengatakan, penyeragaman kenaikan UMP 6,5% akan menyebabkan ketimpangan pendapatan pekerja yang sangat jauh dan ketidakmerataan dalam menikmati hasil pertumbuhan ekonomi secara nasional. Dampak lainnya, pengusaha akan berpindah-pindah mencari upah yang lebih rendah.

“Kami tidak pernah mengusulkan kenaikan upah secara nasional dipukul rata, tapi disesuaikan dengan kondisi daerah-daerah masing-masing. Sebab, sekarang besaran upah minimum antar daerah terjadi disparitas yang tinggi,” sebut Ristadi.

Lebih lanjut, ia mengatakan akan mengambil langkah advokasi UMP dalam merespons pengumuman Presiden Prabowo. Ia meminta desentralisasi gerakan ke masing-masing daerah untuk melakukan perundingan-perundingan dan negosiasi-negosiasi rasional.

“Kalau terpaksa, ya aksi unjuk rasa,” tegasnya.

Sebanyak 110,67 juta orang diprediksi bakal melakukan perjalanan selama musim libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru 2024/2025).

“Kami sudah melakukan survei. Hasilnya, potensi pergerakan masyarakat saat Nataru 2024/2025 mencapai 110,67 juta orang. Sebagian besar pergerakan terjadi di Pulau Jawa, termasuk aglomerasi. Jumlah inilah yang kami antisipasi,” kata Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, dalam keterangan di situs resmi Kemenhub, dikutip Jumat (29/11/2024).

Hal itu disampaikannya saat Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Persiapan Nataru 2024/2025. Dalam rapat itu juga terungkap prediksi puncak arus mudik libur Nataru. Serta antisipasi sederet kendala yang berpotensi terjadi selama musim libur Nataru 2024/2025. Rapat tersebut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Prediksi puncak arus pergi pertama akan terjadi pada Selasa, 24 Desember 2024. Sedangkan prediksi puncak arus pergi kedua terjadi pada Selasa, 31 Desember 2024. Adapun prediksi puncak arus balik akan terjadi pada Rabu dan Kamis, 1-2 Januari 2025,” kata Menhub Dudy.

Dalam kesempatan yang sama, Menko PMK Pratikno mengingatkan, ada banyak hal yang harus diantisipasi sampai level yang sangat detail.

“Tantangan pertama adalah kita memasuki musim hujan. Kemudian juga ada potensi bencana hidrometeorologi. Sehingga, hujan berlebih dan lain-lain itu juga harus kita antisipasi,” kata Pratikno.

Peringatan BMKG

Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati memperingatkan agar waspada potensi cuaca ekstrem selama libur Nataru 2024/2025.

Dia menjelaskan, ada sejumlah faktor pemicu kondisi cuaca ekstrem.

“Diantaranya, fenomena La Nina yang mengakibatkan potensi penambahan curah hujan hingga 20-40%. Fenomena ini akan berlangsung mulai akhir tahun 2024 hingga setidaknya April 2025,” katanya dalam keterangan di situs resmi, dikutip Jumat (29/11/2024).

Terdapat pula dinamika atmosfer lain yang diprediksikan pada periode Nataru aktif bersamaan, seperti Madden-Julian Oscillation (MJO) dan Cold Surge yang bergerak dari daratan Asia (Siberia) menuju wilayah barat Indonesia. Fenomena ini, jelasnya, juga berpotensi menambah intensitas dan volume curah hujan di berbagai wilayah Indonesia.

“Untuk itu, kami mewanti-wanti masyarakat untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrem yang dapat berdampak pada bencana hidrometeorologi di wilayah Indonesia seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor, khususnya pada periode Nataru 2024/2025,” kata Dwikorita.

Pelaku usaha, termasuk sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) ramai-ramai memprotes rencana pemerintah memberlakukan PPN naik jadi 12% di tahun 2025 nanti. Di sisi lain, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan, kebijakan itu hampir pasti diundur atau ditunda.

Direktur Eksekutif Yayasan Konsumen Tekstil Indonesia (YKTI) Ardiman Pribadi juga ikut memprotes rencana kenaikan PPN menjadi 12%. Sebab, kata dia, dari yang sudah-sudah, besaran PPN tidak bisa dilihat hanya dari yang angka yang tertera. Sebab, kata dia, konsumen membayar lebih dari itu. 

Dengan PPN 11% yang saat ini berlaku, konsumen harus membayar efek berantai PPN itu menjadi total 19% lebih atau hampir 20%.

“Kenaikan ini akan sepenuhnya dibebankan pada konsumen akhir. Dalam hitungan kami, ketika PPN dikenakan 11%, maka sebenarnya PPN yang terbeban pada konsumen akhir itu sebesar 19,8%,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (28/11/2024).

“Karena rantai nilai tekstil itu panjang di mana setiap pembayaran pajak yang dikeluarkan oleh setiap subsektor akan dibebankan pada harga barang,” tambah Ardiman.

Padahal, imbuh dia, saat ini kondisi daya beli masyarakat sedang menurun.

“Kenaikan PPN ini akan berimbas pada turunnya konsumsi tekstil masyarakat. Sehingga, tujuan pemerintah untuk menerima pemasukan yang lebih besar justru menjadi kontra produktif. Karena turunnya konsumsi tekstil masyarakat akan mengakibatkan turunnya penjualan industri tekstil,” tukasnya.

“Jika PPN dinaikkan menjadi 12% maka beban konsumen akhir menjadi 21,6% dari harga barang sebenarnya,” ujar Ardiman.

Hal senada disampaikan Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat & Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan, menaikkan PPN dari 11 menjadi 12% akan memukul balik pemerintah. Dan pada akhirnya akan menggerus penerimaan negara.

“PPN 12% akan jadi beban konsumen. Bebannya tidak secara langsung ke biaya produksi, karena itu akan dibebankan ke harga jual barang jadinya, yang ditanggung konsumen akhir,” katanya.

“Pada akhirnya, target pemerintah ingin mendapat penerimaan yang lebih besar dengan menaikkan PPN justru tidak akan tercapai. Jadi bumerang. Kenapa? Karena volume barang yang terjual jadi mengecil. Jadi, nggak sebanding. Yang tadinya bisa terjual 1 juta unit misalnya, karena konsumen terbebani PPN 12%, menahan pembelian, jadinya yang terjual hanya 500.000 unit,” tukas Redma.

Karenanya, cetus Ardiman, sebaiknya pemerintah fokus memberantas impor ilegal yang membanjiri pasar domestik.

“Kalau kita hitung dari data selisih perdagangan TPT di TradeMap, dalam 5 tahun terakhir diperkirakan penerimaan negara hilang Rp46 triliun. Karena ada gap perdagangan US$7,2 miliar atau sekitar Rp106 triliun nilai barang yang tidak bayar Bea Masuk, PPN dan PPh,” ungkapnya.

“Asal impor ilegal diberantas, penerimaan negara dari TPT akan naik Rp9 triliun per tahun tanpa harus menaikkan PPN,” ucapnya.

Tak hanya itu, tambah dia, pemberantasan importasi ilegal juga akan menggairahkan kembali bisnis produksi TPT di Tanah Air.

“Sehingga pabrik-pabrik tekstil akan meningkatkan utilisasi produksinya, kembali beroperasi dan menyerap tenaga kerja hingga mempekerjakan tambahan karyawan,” ucapnya.

“Masyarakat yang bekerja dan berpenghasilan secara otomatis akan meningkatkan daya beli dan konsumsi. Nah di sini baru pemerintah akan mendapatkan imbasnya di PPN,” pungkas Ardiman.

Presiden ke-7 RI Joko Widodo membuat video singkat (vlog) saat menggunakan hak pilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di TPS 12 Sumber, Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah, hari ini.

Dalam video terlihat Jokowi mengenakan kemeja berwarna putih dengan celana hitam mengarahkan kamera ponsel langsung ke wajahnya, ketika menunggu untuk melakukan pencoblosan. Terlihat salah satu cucunya Jan Ethes juga duduk di sampingnya sembari menemani.

“Hari ini saya melaksanakan hak pilih saya saya datang dengan Ibu Jokowi,” kata Jokowi dalam video berdurasi 1 menit itu.

Ia menceritakan situasi di TPS Kampung Sumber berada dalam situasi gembira dan tenang. Warga juga disebut nyaman dalam menggunakan hak pilihnya.

Jokowi mengatakan ini merupakan momen pilkada serentak yang pertama kali dilakukan di Indonesia. Ini mengingatkan peran masyarakat untuk menentukan masa depan bangsa dan daerah masing-masing.

“Semoga berjalan lancar dan para pemimpin daerah yang terpilih dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan mengabdi sepenuhnya untuk rakyat,” tulis Jokowi.

Sejumlah warga kota Madrid di Spanyol menghadiri ibadah misa yang tidak biasa di gereja bebek karet pada Minggu, 24 November lalu. Gereja ini dilaporkan memiliki ritual khusus yang menyembah bebek karet. 

Tak cuma itu, gereja ini juga menjadi tempat pernikahan sepasang pengantin yang bertukar cincin bebek karet untuk merayakan cinta mereka.

Gereja Paticano menggabungkan kata Vatikan dan bebek dalam bahasa Spanyol. Ini adalah gereja khusus di lingkungan Lavapies tempat komedian Leo Bassi menyelenggarakan misa setiap akhir pekan, menurut laporan Yahoo.

Bassi memulai inisiatif unik ini pada tahun 2012 untuk mengagungkan hal-hal sederhana. Dan berkat media sosial, idenya menjadi sangat populer dan mengundang banyak orang untuk datang.

Selama acara yang berlangsung selama satu jam itu, Bassi memadukan humor dengan berita terkini sambil ‘berkoar-koar’ beberapa kali untuk menghibur para hadirin.

“Saya ingin menghormati bebek karet, jadi saya berpikir untuk melakukannya di kapel kecil dan mulai mengadakan misa,” kata Bassi.

“Awalnya saya tidak tahu ke arah mana hal ini akan terjadi dan mungkin hal ini hanya berlangsung selama sebulan, tetapi 12 tahun kemudian hal ini terus berkembang, berkembang, dan berkembang dengan pesan yang begitu dalam tentang menghargai hal-hal kecil.”