HORSEWE

Anggota parlemen Korea Selatan akan kembali melangsungkan persidangan untuk memutuskan opsi pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol untuk kedua kalinya. Hal itu dilakukan menyusul upaya darurat militer yang gagal.

Mengutip The Guardian, oposisi membutuhkan dukungan partai yang berkuasa untuk menangguhkan presiden atas upaya darurat militer ‘pemberontakan’, sementara pemecatannya membutuhkan persetujuan pengadilan.

Seminggu setelah upaya pertama untuk melengserkan Yoon gagal, Majelis Nasional diperkirakan akan melakukan pemungutan suara pada pukul 16.00 waktu setempat pada Sabtu (14/12/2024) terkait apakah akan memakzulkannya atas tindakan pemberontakan yang merusak tatanan konstitusional.

Memerlukan sebanyak 200 suara agar pemakzulan dapat berjalan lancar, yang berarti anggota parlemen oposisi harus meyakinkan delapan anggota parlemen dari partai konservatif People Power (PPP) untuk berpindah haluan.

Pada Jumat, tujuh anggota parlemen dari partai yang berkuasa telah berjanji untuk mendukung pemakzulan dan membuat pemungutan suara menjadi tidak pasti.

Di sisi lain, ribuan warga Korea Selatan turun ke jalan-jalan di Seoul untuk menuntut pengunduran diri dan pemenjaraan Yoon setelah deklarasi darurat militernya yang hanya berlangsung singkat dengan mengirimkan tentara dan helikopter ke parlemen.

Para anggota parlemen dengan cepat merespons dengan membubarkan barisan militer dan berkumpul di parlemen untuk menolak deklarasi tersebut.

Demonstrasi yang mendukung pemakzulan diperkirakan akan berkumpul di dekat parlemen sekitar tengah hari pada hari Sabtu. Penyelenggara telah berjanji untuk membagikan makanan dan spanduk kepada para pengunjuk rasa untuk meningkatkan semangat mereka di tengah suhu yang sangat dingin di bulan Desember.

Penyanyi K-pop Yuri dari grup band Girls’ Generation yang lagunya Into the New World telah menjadi lagu protes. Mereka mengatakan bahwa Ia telah membayar makanan untuk para penggemarnya yang menghadiri aksi tersebut.

“Tetaplah aman dan jaga kesehatan Anda!” katanya secara online.

Yoon telah bersumpah untuk berjuang sampai menit terakhir dan menggandakan klaim yang tidak mendasar bahwa pihak oposisi bersekongkol dengan musuh-musuh komunis Korea Selatan.

Pemimpin partai oposisi Partai Demokrat, Lee Jae-myung, telah memohon kepada anggota parlemen PPP yang berkuasa untuk berpihak pada orang-orang yang meratap di jalan-jalan yang membeku. Dua anggota parlemen PPP mendukung mosi tersebut dalam pemungutan suara minggu lalu.

“Sejarah akan mengingat dan mencatat pilihan Anda,” kata Lee.

Salah satu anggota parlemen dari pihak oposisi Kim Min-seok mengatakan pada hari Jumat bahwa ia 99% yakin bahwa mosi tidak percaya akan lolos. Jika disetujui, Yoon akan diberhentikan sementara dari jabatannya sementara pengadilan konstitusi Korea Selatan berunding.

Nantinya, Perdana Menteri Han Duck-soo, akan menjadi presiden sementara. Pengadilan kemudian memiliki waktu 180 hari untuk memutuskan masa depan Yoon.

Jika pengadilan mendukung pemecatannya, Yoon akan menjadi presiden kedua dalam sejarah Korea Selatan yang berhasil dimakzulkan setelah pada tahun 2004 lalu presiden Roh Moo-hyun, dilengserkan.

Roh Moo-hyun diberhentikan oleh parlemen karena dugaan pelanggaran hukum pemilu dan ketidakmampuannya, namun pengadilan konstitusi kemudian mengembalikannya.

Mahkamah juga saat ini hanya memiliki enam hakim, yang berarti keputusannya harus diambil dengan suara bulat. Jika pemungutan suara gagal, Yoon masih dapat menghadapi tanggung jawab hukum atas upaya darurat militer, kata Kim Hyun-jung, seorang peneliti di Korea University Institute of Law.

Peringkat persetujuan Yoon telah anjlok menjadi 11% berdasarkan jajak pendapat Gallup Korea yang dirilis pada Jumat. Jajak pendapat yang sama menunjukkan 75% mendukung pemakzulannya.

Para pengunjuk rasa yang menyerukan pelengseran Yoon selama lebih dari seminggu ini berasal dari berbagai lapisan masyarakat Korea Selatan mulai dari penggemar K-pop yang melambaikan tongkat cahaya hingga para pensiunan dan pekerja kerah biru.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas buka suara mengenai wacana yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto terkait perbaikan sistem politik Indonesia. Perbaikan ini mencakup pemilihan langsung kepala daerah dari DPRD.

“Saya rasa itu wacana yang baik yang perlu kita pertimbangkan,” kata Supratman, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (13/12/2024).

Menurut Supratman, alasan pertama Pilkada di Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang Pemilu, diksinya ‘dipilih secara demokratis’. Sehingga itu tidak berarti harus semuanya pilkada langsung. Kedua, terkait efisiensi biaya dan aspek lainnya seperti sosial.

“Presiden merespon itu dalam kaitan usulan dari ketua umum Partai Golkar. Tapi sesungguhnya usulan ini sudah lama dibicarakan di tingkat partai politik ya, dan hari ini saya melihat trennya positif sambutan dari masyarakat. Saya berharap ini akan terus bergulir untuk mencari sebuah pola demokrasi,” kata Supratman.

Saat ditanyai mengenai kemunduran demokrasi jika dikembalikan kepada sistem yang lama, Supratman menuturkan bahwa hal itu tergantung bagaimana kebutuhan negara.

“Soal mundur tidaknya (demokrasi), tergantung kepada kebutuhan kita. Sekali lagi bahwa kalau Pilkada yang kita bukan Pilkada yang kita harapkan yang prosedural semata, tetapi substansinya,” tandas dia.

Tingginya angka golput pada Pilkada 2024 ini juga menjadi alasan pertimbangan. “Salah satunya juga, buktinya angka partisipasinya pemilih menunjukkan kecenderungan penurunan,” kata Supratman.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa hal ini belum menjadi kesepakatan pemerintah untuk mengembalikan Pilkada dipilih DPRD.

“Sekali lagi, bukan berarti ini keputusan yang saat ini sudah diambil. Kita pemerintah bersama DPR dan tentu dengan ketua umum – ketua umum partai politik akan mendiskusikan sebelum itu kemudian bergulir menjadi usulan resmi,” pungkasnya.

Perusahaan teknologi global ramai-ramai ‘menyerbu’ Malaysia untuk berinvestasi pada infrastruktur penting dalam pengembangan layanan AI, seperti data center dan cloud.

Sepanjang tahun ini, Malaysia dikatakan telah mengamankan investasi asing senilai miliaran dolar AS. Hal ini sejalan dengan ambisi Malaysia untuk menjadi pusat pengembangan AI di kawasan Asia Tenggara.

Kendati demikian AI atau teknologi kecerdasan buatan mendapat sorotan terkait dampak penerapannya bagi masyarakat dan lingkungan. Untuk itu, pemerintah Malaysia bergerak cepat dengan membangun kantor khusus AI.

Tujuannya adalah merumuskan kebijakan dan mengkaji berbagai isu regulasi terkait penerapan dan pengembangan AI di negara tetangga RI tersebut, dikutip dari Reuters, Kamis (12/12/2024).

“Ini adalah momen bersejarah dalam perjalanan transformasi digital kita,” kata Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim, di acara peluncuran kantor AI baru.

Kantor AI Malaysia diharapkan menjadi lembaga pusat untuk AI. Di dalamnya akan dirumuskan rencana strategis, riset dan pengembangan, serta diskusi terkait regulasi.

Di tahun pertama berdiri, kantor AI Malaysia sudah mematok 7 target yang akan diselesaikan. Di antaranya termasuk mengembangkan kode etik, kerangka regulasi AI, dan action plan terkait teknologi AI hingga 2030 mendatang.

Dalam kesempatan itu, pemerintah juga mengumumkan kerja sama strategis dengan 6 perusahaan global kawakan yang sudah mengumumkan investasi data center, cloud, dan proyek AI di Malaysia. Misalnya Amazon, Google, dan Microsoft.

Sektor digital telah membantu menggenjot ekonomi Malaysia sepanjang 2024. Investasi yang masuk dan telah disetujui di sektor tersebut bernilai 71,1 miliar ringgit (Rp 255 triliun) dalam setahun.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menentukan Harga Indeks Pasar (HIP) Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis bioetanol yang berlaku pada Desember 2024 sebesar Rp 13.725 per liter.

Harga yang berlaku untuk Desember ini terhitung menurun sebesar Rp 314 per liter, dibandingkan dengan harga yang berlaku pada November lalu sebesar Rp 14.039 per liter.

“Harga bioetanol bulan Desember 2024 ditetapkan sebesar Rp 13.725 per liter, dan mulai efektif berlaku per tanggal 1 Desember 2024,” ungkap Plt. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Chrisnawan Anditya, dilansir dari keterangan resmi, dikutip Rabu (11/12/2024).

Adapun, formula perhitungan untuk HIP bioetanol di Indonesia adalah (Harga tetes tebu KPB Rata-rata periode 3 bulan x 4,125 kg/L) + 0,25 USD/L. Dengan harga tetes tebu KPB rata-rata periode 15 Agustus – 14 November 2024 yakni sebesar Rp2.378/kg.

Selain itu, dia mengungkapkan, nilai kurs rupiah terhadap US$ yang digunakan merujuk kepada kurs tengah Bank Indonesia selama periode kurs dari 15 Oktober hingga 14 November 2024, sebesar Rp 15.661 per US$.

^{_{Pendiri dan Direktur Yayasan Ketahanan Perempuan dan Anak Margaretha Hanita. ANTARA/Anita Permata Dewi}}

Pendiri dan Direktur Yayasan Ketahanan Perempuan dan Anak Margaretha Hanita menekankan pentingnya literasi digital pada anak.

“Bagaimana menanamkan literasi digital kepada anak sejak mereka mengenal teknologi digital,” kata Margaretha Hanita dalam media talk bertajuk “Perempuan Menyapa, Perempuan Berdaya Menuju Indonesia Emas 2045” di Jakarta, Selasa.

Pihaknya mencontohkan negara Estonia yang telah lebih dulu menerapkan literasi digital pada anak-anak di negaranya.

“Mereka (anak-anak di Estonia) sudah diajari literasi digital sejak TK, SD, termasuk diajari mengenali berita bohong, disinformasi. Sehingga anak-anak tidak mudah terprovokasi, tidak mudah dihasut. Mudah-mudahan Indonesia bisa seperti itu,” kata Margaretha Hanita.

Sementara Plt Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rini Handayani menyoroti pentingnya peran orang tua sebagai panutan bagi anak.

“Anak-anak itu butuh role model. Ibunya melarang anak untuk menggunakan media sosial, tapi ibunya melakukan itu (menggunakan media sosial),” kata Rini Handayani.

Selain itu, diperlukan pendampingan dan pembatasan waktu bagi anak dalam menggunakan media sosial.

“Pendampingan dan pembatasan waktu anak menggunakan media sosial,” kata dia.

Menurut Rini Handayani, perkembangan teknologi adalah laksana pisau bermata dua karena memiliki sisi positif dan negatif pada tumbuh kembang anak.

Kemen-PPPA juga mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital agar senantiasa menghapus konten-konten yang tidak senonoh di media sosial.

^{_{Suasana bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Jakarta International Container Terminal (JICT), Tanjung Priok, Jakarta, Senin (15/7/2024). ANTARA FOTO/ERLANGGA BREGAS PRAKOSO}}

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti neraca perdagangan Indonesia yang tetap mengalami surplus dalam 54 bulan terakhir hingga Oktober 2024 di tengah pelemahan ekonomi global.

Hal itu disampaikan Menkeu usai menghadiri acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2025 serta peluncuran katalog elektronik versi 6.0 oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta, Selasa.

“Neraca perdagangan kita juga dalam posisi positif 54 bulan terakhir mengalami surplus perdagangan di mana nilai ekspor kita sampai dengan Oktober 2024 mencapai 24,4 miliar dolar AS,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Menkeu mencatat bahwa neraca perdagangan RI tumbuh 10,2 persen dalam kurun 54 bulan di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.

Surplusnya neraca perdagangan ini menandakan bahwa potensi ekspor yang didukung baik dari sektor manufaktur maupun sektor-sektor yang mengalami hilirisasi menjadi sangat besar.

Dalam rancangan APBN Tahun 2025, pemerintah menetapkan asumsi makro pada 2025 dengan pertumbuhan ekonomi 5,2 persen; inflasi 2,5 persen dan tingkat bunga surat berharga negara 10 tahun adalah 7 persen.

Menkeu menyampaikan APBN 2025 dirancang dengan defisit Rp616,2 triliun atau 2,53 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Kemudian, pemerintah juga menetapkan asumsi nilai tukar rupiah Rp16.000 per dolar AS, harga minyak mentah Rp82 per barel, lifting minyak dan lifting gas adalah 605.000 barel dan untuk lifting gas 1.005.000 barel per hari.

^{_{Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Garut Yudha Puja Turnawan meninjau daerah yang terdampak gempa bumi di Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Minggu (8/12/2024). (ANTARA/HO-DPRD Garut)}}

 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut, Jawa Barat, menyatakan bencana alam gempa berkekuatan Magnitudo 4.2 yang menyebabkan kerusakan belum ditetapkan statusnya tanggap darurat karena masih dilakukan kajian bersama.

“Belum memenuhi persyaratan tanggap darurat, masih dikaji,” kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Garut Aah Anwar Saefuloh di Garut, Selasa.

Ia menuturkan gempa bumi yang berpusat di kawasan Gunung Papandayan, Garut terjadi Sabtu (7/12) pagi yang dilaporkan telah menyebabkan kerusakan pada bangunan rumah warga dan fasilitas umum di sejumlah kecamatan.

Pemkab Garut, kata dia, sampai saat ini belum menetapkan status tanggap darurat sebagai syarat untuk bisa mengucurkan anggaran dari biaya tak terduga (BTT) untuk penanganan dampak gempa bumi.

Meski begitu, lanjut dia, pihaknya tetap menanggulangi daerah yang terdampak gempa dengan menyalurkan bantuan dan mendata rumah rusak, hanya perbedaannya tidak mendirikan dapur umum karena masyarakat bertahan di rumahnya masing-masing, dan tidak ada yang mengungsi secara terpusat.

“Sudah (bantuan darurat) sebagian sesuai kebutuhan. Pendirian dapur umum harus ada pengungsi terpusat, sampai saat ini belum ada,” kata Aah.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Garut Yudha Puja Turnawan mengatakan pemerintah daerah sampai saat ini belum menetapkan status tanggap darurat dalam kejadian bencana alam gempa bumi yang terjadi, Sabtu (7/12).

Menurut dia, seharusnya pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat agar bisa menggunakan anggaran dari BTT untuk kepentingan kemanusiaan, salah satunya dalam menanggulangi bencana alam yang tidak bisa diduga-duga seperti kejadian gempa bumi.

“Seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada awal penyusunan APBD, untuk kejadian gempa ini bisa menggunakan BTT,” katanya.

Namun apabila pemerintah daerah tetap tidak menetapkan status tanggap darurat karena pertimbangannya tidak ada pengungsi yang terpusat, kata Yudha, maka pemerintah bisa mencari sumber dana lain dengan memanfaatkan program (CSR) perusahaan.

Menurut dia, di Garut cukup banyak perusahaan besar milik swasta maupun pemerintah yang memiliki program CSR, untuk itu dana CSR bisa dikelola dengan baik dan bisa digunakan untuk menanggulangi bencana alam gempa bumi.

“Jika status tanggap darurat tidak ditetapkan, harapan saya Pemkab Garut mengupayakan kolaborasi pendanaan dari CSR berbagai perusahaan besar yang beroperasi di Garut untuk membantu warga memperbaiki rumah,” katanya.

Ia menambahkan, untuk menghadapi persoalan kemanusiaan, termasuk penanggulangan bencana alam agar bisa berlangsung cepat karena tidak melewati prosedur penggunaan APBD, maka pemerintah daerah bisa membentuk Forum CSR untuk menyerap dan menggunakan CSR lebih maksimal.

Forum CSR itu, kata dia, sesuai amanat Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Sosial agar persoalan bencana sosial, salah satunya penanganan bencana alam bisa diatasi dengan cepat dan tepat.

^{_{Personel Satpolairud Polres Meranti membantu mengevakuasi sebuah kapal pribadi berjenis Yacht asal Malaysia yang dibawa oleh Huang Zhigang (51) terdampar dan terombang-ambing di sekitar perairan Tanjung Permai, Kabupaten Kepulauan Meranti, Senin (9/12/2024) dini hari. ANTARA/HO-Satpolairud Polres Kepulauan Meranti}}

 Sebuah kapal pribadi berjenis Yacht dari Malaysia yang dibawa oleh warga negara asing asal Tiongkok Huang Zhigang (51) terdampar dan terombang-ambing di sekitar perairan Tanjung Permai, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau.

Kapal dengan nama Happy Lobster itu rusak mesin, Senin (9/12). Kepala Unit Penegakan Hukum Satuan Polisi Laut dan Udara Kepolisian Resor Meranti, Iptu Andi Purba ketika menerima informasi tersebut langsung melakukan pengecekan di tempat kejadian perkara.

“Personel Polair bersama rekan-rekan Imigrasi langsung ke TKP. Kemudian kita mendapati kapal yang berbendera asing bernama Happy Lobster dan satu orang WNA asal Tiongkok sebagai nakhoda bernama Huang Zhigang,” kata Andi dalam konferensi pers di Kantor Imigrasi Selatpanjang, Selasa.

Andi mengatakan bahwa kapal tersebut mengalami gangguan mesin dan terbawa arus sampai ke Perairan Kepulauan Meranti. Dari informasi yang ia terima, kapal itu tadinya akan berla

“Karena ada masalah mesin, sehingga terbawa arus kencang dan kapalnya terdampar di perairan Kepulauan Meranti,” katanya.

Kapal asing itu kemudian ditarik menggunakan armada Polairud pada Selasa (10/12) dini hari dan saat ini bersandar di Pos Airud Polres Kepulauan Meranti untuk dilakukan perbaikan. Sementara nakhoda kapal saat diperiksa hanya memiliki paspor negara Tiongkok serta tidak memiliki izin keimigrasian di tempat lain.

Meski begitu, pihak Imigrasi Selatpanjang tidak menemukan pelanggaran keimigrasian karena nakhoda terdampar di wilayah Kepulauan Meranti dalam kondisi darurat. Menurut dia, ini murni karena keadaan darurat yang menyebabkan kapalnya terdampar.

Kepala Seksi Intel Dakim Imigrasi Selatpanjang, Rianto Hendro Santoso menuturkan, kepada nakhoda kapal, pihak Imigrasi Selatpanjang telah mengeluarkan izin tinggal kunjungan dalam keadaan darurat. Hal itu sebagai legalitas untuk tinggal di wilayah Indonesia.

“Diberikan izin tinggal untuk tujuan yang bersangkutan melakukan upaya perbaikan kapalnya dan sesegera mungkin dapat melakukan perjalanannya kembali dengan kapalnya. Meski mendapat Izin tinggal, yang bersangkutan akan tetap berada dalam pengawasan Imigrasi Selatpanjang untuk menghindari pelanggaran keimigrasian,” ujarnya.*

^{_{Polisi memantau situasi usai kebakaran di tempat spa dan pijat kawasan Bulungan, Jakarta, Selasa (10/12/2024). ANTARA/Luthfia Miranda Putri}}

Tim penjinak bom (Jibom) Gegana Polda Metro Jaya mendatangi kebakaran tempat spa dan pijat di Jalan Lamandau RT11/RW07, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sebagai upaya penyelidikan.

“Sebanyak 15 personel yang dikerahkan dipimpin oleh Kompol Novriansyah,” kata Kanit Reskrim Polsek Kebayoran Baru Kompol Nunu Suparni kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

Nunu mengatakan kedatangan tim Jibom Gegana itu terbilang standar karena ledakan diketahui berasal dari tabung gas.

Ditegaskan kedatangan mereka sebagai upaya penyelidikan terkait kebakaran tersebut.

“Standar kami memang melakukan penyelidikan,” ucapnya.

Ke depannya, Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Bareskrim Polri akan mendatangi lokasi pada Rabu (11/12).

Polres Metro Jakarta Selatan memastikan para korban telah mendapatkan perawatan medis. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.

Sebelumnya, polisi mengkonfirmasi penyebab kebakaran di Jalan Lamandau RT11/RW07, Kramat Pela, Kebayoran Baru atau kawasan Bulungan, Jakarta Selatan karena ledakan dari tabung gas tempat spa dan pijat.

Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Selatan menyebutkan tujuh orang terluka akibat dari kebakaran tempat spa dan pijat di Jalan Lamandau RT11/RW07, Kramat Pela, Kebayoran Baru.

Empat orang yang dibawa ke Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) yakni berinisial I (35), M, A, dan P.

Kemudian, berinisial H (26) dan A (36) RSUD Kebayoran Baru dan BM (25) ke klinik terdekat.

Kabar kebakaran diterima pukul 15.52 WIB yang pada awalnya mengerahkan empat unit atau 15 personel Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Selatan.

Sebanyak 52 personel dikerahkan memadamkan api sejak 15.49 WIB dan pada pukul 16.40 WIB sudah dalam tahap pendinginan.

^{_{Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya bertemu Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI) 1956 di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Senin (9/12/2024) (ANTARA/H.O Kementerian Ekonomi Kreatif)}}

 Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya bertemu Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI) 1956 membahas peluang kerja sama dalam mengembangkan ekonomi kreatif khususnya subsektor film sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

“Kami ingin berbagai macam subsektor ekonomi kreatif ini juga ekosistemnya semakin baik, penciptaan lapangan kerja semakin berkualitas dan berkelanjutan, juga mendorong hilirisasi dan komersialisasi ekonomi kreatif,” ujar Menekraf Riefky dalam keterangan pers yang diterima, Selasa.

Menekraf Riefky memaparkan rancangan besar pengembangan ekonomi kreatif dan sejumlah tantangan utama yang telah diidentifikasi dalam pembangunan ekonomi kreatif di Indonesia mulai dari kurangnya pemahaman stakeholder akan pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI), hingga keterbatasan infrastruktur dan akses pasar.

Menekraf Riefky mengusulkan sejumlah dukungan kolaborasi bersama PARFI 1956 di antaranya mendorong diplomasi budaya di pentas internasional dan meningkatkan kualitas lapangan kerja melalui program kreasi, produksi, dan promosi sesuai dengan perannya dalam mengembangkan industri kreatif di bidang keaktoran.

“Kolaborasi ini sangat diperlukan karena film, animasi, dan video ini juga salah satu komponen yang penting untuk menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Riefky.

Ketua Umum PARFI, Marcella Zalianty, melihat rancangan besar yang disampaikan Menekraf Riefky sangat strategis dan konstruktif. Dimana asosiasi sangat diperhatikan keterlibatan dan kolaborasinya dalam program kerja Kemenekraf.

Dalam pertemuan tersebut, Marcella menyoroti beberapa aspek yang dapat didukung oleh Kemenekraf. Di antaranya mengenai peningkatan kualitas SDM, kesejahteraan para aktor, kebijakan dan regulasi industri perfilman yang lebih sehat, hingga pembaharuan MoU setelah pemecahan nomenklatur Kemenparekraf.

“Kami sebagai asosiasi siap berkolaborasi dan mendukung terus agar ekonomi kreatif ini bisa didorong untuk lebih maju la