Ketua Tim Panitia Kerja Standardisasi Desa Wisata Komisi VII DPR Republik Indonesia Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menyebutkan model desa wisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mampu menopang perekonomian masyarakat di daerah itu.
“Model desa wisata yang ada di Kepulauan Babel terbukti mampu menopang ekonomi, melestarikan budaya dan memberdayakan masyarakat secara langsung,” kata Rahayu Saraswati Djojohadikusumo di Pangkalpinang, Senin.
Ia mengatakan kunjungan kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kali ini bukanlah sekadar agenda rutin, melainkan sebuah kesempatan emas bagi Komisi VII DPR untuk melihat, mendengar, dan merasakan denyut nadi langsung dari ekosistem desa wisata di Bumi Serumpun Sebalai ini.
“Kami datang dengan semangat kebersamaan, karena kami menyadari, jawaban atas tantangan pariwisata nasional sering kali dapat ditemukan di akar rumput di tempat-tempat wisata desa di Kepulauan Babel ini,” katanya.
Ia menyatakan desa wisata bukan hanya sekadar tren, melainkan sebuah manifestasi dari kearifan lokal yang mampu beradaptasi dengan tuntutan pariwisata modern.
“Di sini, para pengelola, pelaku UMKM dan masyarakat bahu-membahu menciptakan sebuah pengalaman otentik yang tidak bisa ditemukan di destinasi wisata konvensional,” katanya.
Menurut dia para pelaku usaha di desa wisata ini adalah penjaga tradisi, pelestari lingkungan dan pilar ekonomi mikro. Keberhasilan desa wisata adalah keberhasilan kita semua.
“Setiap cerita yang mereka tawarkan, setiap produk kerajinan tangan yang mereka buat dan setiap senyum hangat yang mereka berikan, adalah bukti nyata bahwa pariwisata bisa menjadi kekuatan inklusif yang menyejahterakan rakyat,” ujarnya.
Ia menyadari bahwa fondasi perekonomian nasional yang berkelanjutan sangat bergantung pada sektor pariwisata, khususnya desa wisata. Namun demikian, kami juga menyadari adanya tantangan yang signifikan. Ketiadaan klasifikasi dan standar yang baku, sering kali menghambat pengembangan yang terstruktur dan merata.
“Isu-isu seperti terbatasnya amenitas, kesiapan sumber daya manusia yang belum optimal, dan kurangnya dukungan infrastruktur, secara signifikan menggerus efisiensi dan melemahkan daya saing Desa Wisata di tengah persaingan global yang semakin ketat,” katanya.