Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan permohonan maaf atas isu tunjangan anggota DPR dan menyatakan siap mengevaluasi hal tersebut sesuai dengan kehendak rakyat.
“Kami siap dikritisi, siap dievaluasi, dan terus menjadi bagian dari aspirasi masyarakat,” kata Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas dalam keterangan di Jakarta, Minggu.
Ibas menekankan pentingnya introspeksi dan kontemplasi. Mengenai isu tunjangan DPR yang diprotes oleh mayoritas masyarakat, ia menyampaikan permohonan maaf atas nama Fraksi Partai Demokrat dan keseluruhan anggota DPR.
“Dengar rakyat, dengar rakyat. Bantu rakyat, bantu rakyat,” pesan Ibas.
Dia pun mengajak anggota Fraksi Partai Demokrat untuk mengingat dua hal krusial, yakni mendengar dan membantu rakyat. Menurut dia, harapan rakyat merupakan landasan perjuangan partai.
“Kita berharap demonstrasi atau penyampaian pendapat dilakukan dengan cara yang baik,” imbuh dia.
Ibas menambahkan bahwa seluruh elemen, termasuk TNI, Polri, dan masyarakat, harus sama-sama menjadi bagian untuk menciptakan situasi tetap kondusif.
Tidak luput, dia juga menyerukan agar seluruh anggota Fraksi Partai Demokrat menjaga sikap, tutur kata, dan perilaku yang senantiasa pro kepada rakyat. Ia mengingatkan para kader menjaga sikap dan terus memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Sebelumnya, beberapa fraksi partai politik juga menyatakan setuju untuk mengevaluasi tunjangan anggota DPR menyusul protes masyarakat yang disampaikan lewat aksi unjuk rasa di Jakarta dan sejumlah daerah lainnya.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan DPR RI meminta tunjangan perumahan anggota DPR serta fasilitas lainnya yang di luar batas kepatutan dihentikan.
Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan Fraksi PDI Perjuangan memandang politik bukan sekedar rasionalitas dan kesepakatan, melainkan yang harus melekat dalam politik di setiap waktu merupakan etik, empati dan simpati.
“Oleh sebab itu mengenai tunjangan terhadap anggota DPR yang menjadi hak-hak keuangan adalah tidak sekadar jumlah, tetapi menyangkut bagaimana dengan nilai-nilai etik, empati dan simpati,” ujar Said dalam keterangannya di Jakarta (30/8).
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono mengatakan Fraksi Gerindra menyetujui penghentian tunjangan-tunjangan anggota dewan yang tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.
“Fraksi Gerindra telah mendengar keluhan serta tuntutan masyarakat terutama terkait tunjangan-tunjangan anggota dewan yang mencederai perasaan dan kepercayaan rakyat. Untuk itu kami siap untuk meninjau ulang, serta menghentikan tunjangan-tunjangan tersebut,” kata Budisatrio dalam keterangannya di Jakarta (30/8).