DPRD DKI Jakarta menyatakan akan transparan atau terbuka terkait gaji dan tunjangan yang diterima oleh para anggota Dewan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah setelah berdiskusi dengan perwakilan massa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPSI) yang menggelar aksi unjuk rasa terkait tunjangan anggota Dewan di depan Gedung DPRD DKI Jakarta pada Kamis.
“Terkait gaji dan tunjangan, kami pastikan bahwa apa yang kami dapat dari gaji dan tunjangan juga dikembalikan kepada masyarakat melalui advokasi, melalui aspirasi dan sebagainya,” kata Ima.
Ima mengungkapkan bahwa dirinya juga sudah mempublikasikan sejak periode pertama gaji, tunjangan dan laporan keuangan sampai bulan ini.
Dengan demikian, masyarakat bisa bebas melihat dan DPRD DKI Jakarta pun bisa mempertanggungjawabkan kepada masyarakat. “Untuk revisinya, kami akan diskusi bersama ketika rapat anggaran berikutnya,” kata Ima.
Menindaklanjuti tuntutan dari AMPSI, Ima mengatakan, pihaknya juga akan menyampaikan dan mendiskusikan hal tersebut dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo.
Terkait evaluasi BUMD, Ima mengatakan pihaknya juga akan menyampaikan kepada Gubernur Pramono Anung.
“Ini ranahnya Pak Gubernur, eksekutif, nanti kita juga menyampaikan kepada Pak Gubernur dan Pak Wagub agar diaudit secara berkala,” katanya.
Dalam aksinya, AMPSI menyampaikan tiga poin tuntutan, yaitu:
1. Meminta transparansi dan evaluasi gaji serta tunjangan DPRD DKI Jakarta yang dinilai lebih besar daripada DPR RI.
2. Menuntut penurunan sekaligus penghapusan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta yang dianggap berlebihan dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
3. Mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap laporan keuangan BUMD DKI Jakarta, khususnya Darma Jaya, Pasar Jaya, Food Station, PAM Jaya dan Jakpro.