Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, menginformasikan pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kantor sekretariat daerah yang rusak akibat dampak aksi demonstrasi akan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
“Alhamdulillah kalau gedung sudah di-cover oleh Kementerian PU. Saya sampaikan gedung baru tidak akan menggunakan APBD sampai dengan kapan pun, sampai dengan periode saya dan bu Wakil Wali Kota selesai,” kata Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid di Pekalongan, Senin.
Pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Pekalongan dan kantor kesekretariatan Pemerintah Kota Pekalongan diperkirakan mencapai sekitar Rp90 miliar.
Ia mengatakan pihaknya bersyukur pada Pemerintah pusat yang dengan cepat tanggap melakukan survei kelayakan bangunan maupun perhitungan anggaran.
“Dari tim teknis merekomendasikan bangunan sudah tidak layak sehingga harus diratakan dengan tanah dan sebagainya, nanti dibangun ulang,” katanya.
Ia mengatakan pihaknya memastikan pelayanan aparatur sipil negara (ASN) kepada masyarakat tetap berjalan meski gedung kantor rusak akibat terbakar.
“Pelayanan ke masyarakat ada kendala di kepala bagian, tetapi untuk yang lain nggak ada masalah, sekarang sudah berjalan normal kembali. Ini tinggal saya, bu wakil, dan pak sekda justru yang belum ada kantor,” katanya.
Mengenai perataan gedung lama, Afzan Arslan menargetkan segera dilakukan.
“Secepatnya, apakah harus lewat KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) atau bisa lelang langsung melalui manual tetapi tetap harus di-appraisal dulu. Nanti kami koordinasikan, yang penting target dua bulan harus sudah ada pemenang lelang,” katanya.