HORSEWE

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) menerima 7 penghargaan pada ajang Top 100 CEO & The 200 Leader Future Forum 2024. Pada ajang tersebut, Direktur Utama BRI Sunarso dianugerahi gelar Top CEO 2024 dan Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto menerima penghargaan sebagai Bankers of The Year 2024.

Sementara itu, 5 penghargaan lainnya diperoleh dalam kategori The Future Leaders 2024 yang diberikan kepada Direktur Keuangan BRI Viviana Dyah Ayu, Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI Arga M. Nugraha, Senior Executive Vice President (SEVP) Change Management and Transformation Office BRI Harsya Wardhana Prasetyo, SEVP Treasury & Global Services BRI Achmad Royadi, dan SEVP Operations BRI I Nyoman Sugiri Yasa.

Penghargaan ini menjadi bukti kepemimpinan yang mampu mendorong BRI memperkuat peran UMKM, memperluas akses keuangan hingga pelosok negeri, dan mengembangkan bisnis yang tangguh serta adaptif terhadap berbagai tantangan global. Kepemimpinan yang kuat menjadi salah satu kunci BRI menjaga relevansi layanan keuangan dengan kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Direktur Utama BRI Sunarso menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diraih, sekaligus menegaskan komitmen BRI untuk terus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

“BRI percaya bahwa setiap langkah kecil yang diambil dengan niat besar dapat menciptakan dampak luar biasa. Penghargaan ini adalah refleksi dari kerja keras dan dedikasi Insan BRILiaN yang tidak kenal lelah dalam membawa perubahan positif bagi masyarakat,” ujarnya dikutip Sabtu (7/12/2024).

Sunarso menegaskan, bahwa penghargaan ini menjadi motivasi bagi BRI untuk terus memberikan kontribusi bagi masyarakat dan perekonomian nasional.

“Seluruh pencapaian dan penghargaan tersebut saya dedikasikan kepada seluruh nasabah BRI, utamanya untuk pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, serta seluruh insan BRILiaN (pekerja BRI) yang telah memberikan kontribusi terbaiknya,” jelasnya. 

^{_{Gunung Semeru erupsi pada Sabtu (7/12/2024) pagi pukul 06.06 WIB. ANTARA/HO-PVMBG.}}

Gunung Semeru yang memiliki ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut (mdpl) mengalami erupsi terus-menerus dengan visual letusan tak teramati pada Sabtu malam.

“Terjadi erupsi Gunung Semeru pada pukul 18.25 WIB. Tinggi kolom erupsi tidak teramati dan saat laporan itu dibuat, erupsi masih berlangsung,” kata Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru, Liswanto dalam laporan tertulis diterima di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

Berdasarkan data, gunung tertinggi di Pulau Jawa itu erupsi 14 kali pada Sabtu, sejak pukul 06.00 hingga 18.25 WIB. Namun, sebagian besar letusan Gunung Semeru tidak teramati karena tertutup kabut.

Sebelumnya, Gunung Semeru erupsi pada pukul 18.19 WIB dan visual letusan tidak teramati.

Saat laporan itu dibuat, erupsi masih berlangsung, namun tidak diketahui amplitudo maksimum.

Liswanto menjelaskan Gunung Semeru masih berstatus Waspada sehingga Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) memberikan sejumlah rekomendasi, yakni masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh delapan kilometer dari puncak (pusat erupsi).

Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 13 kilometer dari puncak.

“Masyarakat juga tidak boleh beraktivitas dalam radius tiga kilometer dari kawah/puncak Gunung Semeru, karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar,” katanya. https://lukenivip.org/

^{_{Anggota Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) Ali Hakim Lubis saat jumpa pers di kantor DPD Golkar DKI, Cikini, Sabtu (7/12/2024). ANTARA/Syaiful Hakim.}}

Tim Pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut satu, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) akan mengajukan gugatan rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Apapun hasil dari rekapitulasi sore ini terkait penghitungan tingkat provinsi kami tegas akan mendaftarkan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terkait hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi,” kata anggota Tim Pemenangan RIDO, Ali Hakim Lubis di Kantor DPD Golkar DKI, Cikini, Sabtu.

Menurut dia, pihaknya sudah mempersiapkan materi yang akan diajukan ke MK.

“Temuan yang terjadi di Pinang Ranti yang sejauh ini sudah diproses, yang kedua tadi penyebaran C6 yang tidak merata dan yang ketiga kami juga menemukan beberapa dugaan-dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur sistematis dan masif (TSM),” katanya.

Saat ini tim serta relawan sedang mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk mengajukan gugatan ke MK.

“Kita diberi waktu tiga hari sejak diumumkan (hasil rekapitulasi) untuk mendaftar ke Mahkamah Konstitusi itu 3×24 jam. Nah saat ini kita sedang dalam proses pengumpulan data-data tersebut,” ujarnya.

Dia meminta masyarakat untuk menunggu keputusan resmi dari KPU DKI terkait hasil akhir Pilkada Jakarta.

“Saya berharap kepada masyarakat, kita sama-sama menunggu apa yang menjadi hasil dari KPU. Apalagi, nanti kami juga akan berencana memasukkan dugaan PHPU ke MK jadi tentu waktunya masih panjang,” kata Ali

Sementara itu, Sekretaris Tim Pemenangan RIDO, Basri Baco menambahkan banyaknya laporan yang belum direspons dan dikeluarkan Bawaslu juga menjadi bahan untuk melaporkan ke MK.

“Harapannya, kita mendapatkan keadilan di MK. Serta dapat terkuak upaya kecurangan yang tertangkap di Pinang Ranti karena kami yakin itu pasti ada dalang dan upaya pergerakan masif,” kata Basri Baco.

Selain itu, tidak adanya verifikasi KTP saat proses pencoblosan di TPS serta banyaknya masyarakat yang tidak mendapatkan formulir C6 atau undangan dan tidak mencoblos, sementara berdasarkan absen ikut mencoblos. https://calling88.store/

^{_{Rumah warga rusak akibat gempa bumi di Desa Lakuan Buol, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol, Sabtu (7/12/2024). ANTARA/HO-BPBD Sulteng.}}

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menyebut 17 rumah warga rusak terdampak gempa berkekuatan magnitudo 6.0 yang melanda wilayah Kabupaten Buol pada Sabtu (7/12) dini hari.

“Berdasarkan hasil asesmen, 17 rumah warga rusak di Desa Lakuan Buol, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol,” kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sulteng Andi Sembiring di Palu, Sabtu.

Ia menerangkan 14 rumah warga mengalami rusak ringan, sementara tiga rumah lainnya mengalami rusak sedang. Selain rumah warga, sejumlah fasilitas umum juga mengalami kerusakan.

Andi Sembiring menyebut fasilitas umum tersebut, yakni satu unit bangunan masjid, satu unit bangunan Puskemas pembantu (Pustu), satu unit bangunan Posyandu dan pasar tradisional setempat.

Ia mengatakan untuk kebutuhan mendesak bagi warga terdampak yakni kebutuhan logistik. Sementara itu, BPBD Kabupaten Buol terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat setempat untuk mematikan bantuan dan penanganan berjalan optimal.

Ia mengatakan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun, warga Desa Lakuan Buol tetap waspada akan gempa susulan.

“Tim BPBD bersama personel TNI-Polri saat ini membantu warga terdampak untuk membersihkan dan perbaikan rumah yang mengalami kerusakan,” katanya.

Sebelumnya, gempa berkekuatan magnitudo 6.0 mengguncang Kabupaten Buol pada sekitar pukul 01.14 WITA.

Hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menunjukkan episentrum gempa berjarak 73 kilometer arah barat laut Buol dengan kedalaman 21 kilometer.

Gempa ini merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas subduksi lempeng Laut Sulawesi.

Gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Buol dan Toli-toli dengan skala intensitas III-IV MMI atau apabila pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah. dan daerah Berau dengan skala intensitas II MMI. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. https://savoyardsdanslemonde.com/

^{_{Ketua Umum ABI Habib Zahir Yahya saat memberikan pidato pembuka dalam acara Musyawarat Tertinggi (MUSTI) II dan Muktamar IV Ahlulbait Indonesia di Jakarta pada Jumat (6/12/2024). ANTARA/HO-Humas Ahlulbait Indonesia.}}

Ormas Islam Ahlulbait Indonesia (ABI) menilai suatu ormas keagamaan harus menjadi gerakan yang berbasis budaya dan agama secara konsisten dalam membangun peradaban.

“Landasan sebuah peradaban adalah budaya, bukan yang lain. Karena itu, ormas Islam harus menjadikan pembangunan budaya sebagai prioritas utama,” kata Ketua Umum ABI Habib Zahir Yahya, seperti dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Pendekatan budaya dan agama secara konsisten itu diyakini mampu menjawab tantangan zaman sekaligus memperkokoh persatuan bangsa di tengah keberagaman.

Hal tersebut telah dia sampaikan saat memberikan pidato pembuka dalam acara Musyawarat Tertinggi (MUSTI) II dan Muktamar IV Ahlulbait Indonesia pada Jumat (6/12) dengan tema “Organisasi Berbudaya dan Berkearifan untuk Khidmat Keumatan dan Kebangsaan”.


Berikutnya, Habib Zahir juga mengingatkan bahwa pembangunan budaya harus dilakukan dengan strategi matang agar ekspresi budaya ormas tidak menjadi sasaran stigma atau diskriminasi.

Dia lalu mengajak ABI untuk segera mengidentifikasi budaya yang berakar pada nilai-nilai keyakinan Ahlulbait. Lalu, menyosialisasikannya dengan prinsip kearifan lokal dan memperkuat kerja sama dengan organisasi lain untuk melestarikan budaya tersebut.

Berikutnya dalam sesi seminar kegiatan tersebut, peneliti BRIN Ahmad Najib Burhani selaku narasumber menjelaskan mengenai peran budaya dalam membentuk identitas dan keberlanjutan ormas.

Ia lalu membandingkan ormas-ormas besar seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, ABI, dan IJABI. Menurutnya, meski terdapat perbedaan, semua ormas itu memiliki irisan budaya yang memperkuat keberlanjutan mereka.

“Ilmu pengetahuan adalah budaya. Dalam tradisi Syiah, sains dan inovasi menjadi bagian kuat dari identitas budaya yang bisa diterima luas di masyarakat tanpa kontroversi berlebihan,” kata Najib. https://makesomethinghappen.net/

_{^{Wamendagri Bima Arya Sugiarto, menjawab pertanyaan ANTARA di Jakarta, Minggu (7/12/2024). ANTARA/Donny Aditra (ANTARA.}}

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengaku bahwa dirinya belum menerima laporan yang mengkhawatirkan terkait pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024.

“Belum ada laporan-laporan yang mengkhawatirkan. Sejauh ini masih lancar,” kata Bima kepada ANTARA di Jakarta, Minggu.

Ia membeberkan, sejumlah daerah di Indonesia yang melaksanakan PSU tidak menunjukkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan, baik dari sisi pelaksanaan maupun keamanan.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), lanjut dia, hanya memfasilitasi segala kebutuhan terkait agenda tersebut.

Lebih lanjut Bima membeberkan, pengawasan sepenuhnya ada di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sehingga posisi pemerintah hanya untuk mendukung segala sesuatu yang dibutuhkan.

“Ya kan juga sudah ada mekanismenya dan Bawaslu yang mengawasi, jadi kalau Kemendagri hanya memfasilitasi pengamanannya, ada linmas, kemudian di wilayah juga mengawasi, tetapi tentu fungsi pengawasannya ada di Bawaslu,” ujar Wali Kota Bogor Periode 2014-2019 dan 2019-2024 itu di hadapan puluhan perwakilan mahasiswa dari sejumlah kampus di Jakarta.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengungkapkan, sebanyak 496 tempat pemungutan suara (TPS) melakukan pemungutan suara ulang (PSU) untuk Pilkada 2024.

Jumlah itu, terbagi atas 149 TPS akan melakukan pemungutan suara ulang (PSU), 242 TPS pemungutan suara susulan (PSS), dan 102 TPS melakukan pemungutan suara lanjutan (PSL).

Anggota KPU RI Iffa Rosita mengatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) paling lambat dilaksanakan pada Jumat, 6 Desember 2024.

“Semoga tidak ada penambahan PSU lagi mengingat PSU paling lambat dilaksanakan 6 Desember,” kata Iffa, Rabu (4/12). https://alexandratolstoy.com/

^{_{Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata saat membuka rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pilkada Jakarta 1024 tingkat Provinsi Jakarta, di Hotel Sari Pasific, Jakarta Pusat, Sabtu petang (7/12/2024). ANTARA/Syaiful Hakim}}

Lembaga Advokasi Hukum DPP Partai Gerindra akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pelaksanaan Pilkada Jakarta 2024.

Sekretaris Umum Lembaga Advokasi Hukum DPP Partai Gerindra Munathsir Mustaman di Jakarta, Sabtu, mengatakan terdapat 167 kasus yang menyangkut persoalan formulir C6 atau undangan yang tidak terdistribusi kepada masyarakat.

“Formulir C6 yang tidak terdistribusi akan menjadi objek pemungutan suara ulang (PSU) berdasarkan putusan MK,” katanya.

Hal itu pun sudah dilaporkan kepada Panitia Pengawas (Panwas) atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI, namun tidak melakukan PSU di beberapa TPS yang C6nya tidak terdistribusi dengan benar.

Tak hanya itu, 80 lebih laporan yang disampaikan relawan dan masyarakat ke Bawaslu, namun hingga saat ini tidak jelas perkembangannya.

“Kami belum mendapatkan update dari Bawaslu terkait sekitar 80 laporan masyarakat yang kami masukkan ataupun relawan yang dimasukkan ke Bawaslu DKI.

Mulai dari persoalan daftar pemilih khusus (DPK) yang tidak sesuai TPS-nya, dugaan mencoblos lebih dari satu kali hingga pemilih yang tidak ada di dalam DPT,” papar Munatshir.

Dari seluruh kejadian-kejadian itu, kata dia, membuktikan bahwa pelaksanaan Pilkada Jakarta ini jauh dari standar kualitas yang diharapkan.

“Sehingga kami secara tegas dan menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Pilkada Jakarta ini, baik KPU maupun Bawaslu itu tidak bekerja profesional,” tegasnya.

Hingga saat ini, tambah dia, pihaknya tengah berkoordinasi dengan Tim Pemenangan RIDO serta relawan untuk melakukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK). https://yertakanhold.org/

^{_{Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah Dr Muhdi saat membuka Puncak Peringatan HUT Ke-79 PGRI dan Hari Guru Nasional Tingkat Provinsi Jateng bertema “Guru Bermutu, Indonesia Maju”, di Universitas PGRI Semarang (Upgris), Sabtu (7/12/2024). ANTARA/Zuhdiar Laeis.}}

 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah mengingatkan bahwa kebijakan penghapusan status tenaga honorer, termasuk guru honorer pada 2025 tetap dikawal agar implementasinya sesuai yang diharapkan.

“Kami pasti berharap komitmen pemerintah bahwa yang pertama, untuk sekolah negeri atau lembaga pemerintahan institusi pemerintahan sudah tidak boleh lagi ada non-ASN. Artinya, semuanya diselesaikan,” kata Ketua PGRI Jateng Dr Muhdi di Semarang, Sabtu.

Hal tersebut disampaikannya saat Puncak Peringatan HUT ke-79 PGRI dan Hari Guru Nasional Tingkat Provinsi Jateng bertema “Guru Bermutu, Indonesia Maju”, di Universitas PGRI Semarang (Upgris).

Menurut dia, kebijakan penghapusan status tenaga honorer sudah menjadi komitmen pemerintah pusat, tetapi perlu juga dikawal sampai ke tingkat daerah.

Bahkan, katanya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyampaikan pemerintah pusat akan menanggung jika anggaran daerah tidak cukup untuk membayar guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), misalnya karena formasinya tidak ada.

“Mereka akan diberi NIP -nomor induk pegawai-, diangkat sebagai guru ASN paruh waktu. Nanti bertahap akan sementara dibayar oleh pemerintah pusat,” katanya.

Nantinya, kata dia, kalau formasi guru tersebut di daerah sudah ada maka yang paruh waktu akan mengisi formasi ASN atau PPPK penuh waktu.

“Saya kira yang menjadi harapan kita semuanya bahwa pemerintah betul-betul seperti apa yang dikatakan dan disepakati dengan DPR maupun DPD bahwa tahun ini adalah penyelesaian non-ASN, baik guru maupun tenaga kependidikan,” katanya.

Muhdi yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jateng berharap persoalan guru honorer bisa terselesaikan dengan kebijakan tersebut.

“Kami ingin sudahlah setelah ini seleksi -guru- ya, seperti seleksi CPNS itu. Kami harap yang tahun depan dibutuhkan, saat ini sudah diseleksi,” katanya.

Jadi, kata dia, nantinya tidak sampai terjadi kepala sekolah terpaksa mengangkat kembali guru honorer karena memang benar-benar membutuhkan guru untuk mengajar.

“Kalau ini tidak konsekuen pemerintah pusat akan kembali lagi -pengangkatan guru honorer-. Maka harus dijaga agar apa yang dikatakan menjadi kenyataan. Karena kalau tidak, masalahnya akan berulang lagi,” kata mantan Rektor Upgris tersebut.

Muhdi mencontohkan zaman Presiden Soeharto yang sudah sedemikian tertata untuk pengangkatan guru sesuai dengan kebutuhan sehingga saat ini seharusnya bisa lebih baik.

“Saya jujur saja bilang kenapa Soeharto bisa? Karena, dulu begitu -guru- yang mau pensiun tahun depan, sekarang datanya sudah tahu dan segera proses pengangkatan,” katanya. https://newsports.id/

^{_{Foto aktor Joshua Pandelaki yang diunggah di akun Instagram dia. (Akun Instagram @joshua_pandelaki)}}

Aktor senior Joshua Pandelaki, yang antara lain dikenal lewat perannya dalam film “Perempuan Berkalung Sorban” (2009), meninggal dunia pada usia 65 tahun pada Sabtu.

Kabar duka mengenai meninggalnya Joshua disampaikan oleh aktor Lukman Sardi melalui akun Instagram @lukmansrd.

“Saya ingin mengucapkan selamat jalan dan selamat beristirahat dengan damai di sisi Tuhan buat seseorang sahabat saya Mas Joshua Pandelaki,” kata Lukman dalam unggahannya.

Lukman juga menceritakan momen terakhirnya bersama Joshua ketika beradu akting dalam film “Kuasa Gelap” (2024) arahan sutradara Bobby Prasetyo.

Dalam film tentang eksorsis itu, Joshua berperan sebagai Romo Roby dan Lukman Sardi sebagai Romo Thomas.

“Tidak menyangka bahwa di saat shooting ‘Kuasa Gelap’ itu akan menjadi pertemuan terakhir saya dengan Beliau,” kata Lukman.


Lukman mengenang Joshua Pandelaki sebagai aktor yang sangat rendah hati dan membawa rasa damai.

“Tuhan sayang dengan Beliau, selamat jalan sahabat, dan kekal kenanganmu,” katanya.

Joshua Pandelaki bekerja di dunia hiburan Indonesia sejak tahun 80-an. Dia memulai karier akting dari panggung teater, dan kemudian tampil dalam serial televisi maupun film.

Dia antara lain berperan dalam film “Ada Apa Dengan Cinta?” (2002), “Catatan Akhir Sekolah” (2005), “Garuda di Dadaku 2” (2011), “Twivortiare” (2019), dan “Miracle in Cell no.7” (2022).

Joshua pada 2009 mendapat penghargaan sebagai pemeran pendukung pria terfavorit dalam ajang Indonesia Movie Award ​​​​​​​untuk perannya dalam film “Perempuan Berkalung Sorban.” https://blogindo.id/

^{_{Salah satu pegawai PLN saat menjelaskan penggunaan SPKLU di Kantor PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Jumat (6/12/2024). ANTARA/HO-PLN Papua}}

 PT PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Papua dan Papua Barat meresmikan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Kabupaten Jayapura sebagai upaya mendukung program pemerintah percepatan penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai (KLBB).

General Manager PLN UIW Papua dan Papua Barat Rizky Mochamad, di Jayapura, Sabtu, mengatakan penempatan SPKLU berlokasi di halaman Kantor PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.

“Pada Jumat (6/12), kami menghadirkan SPKLU dengan harapan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat Kabupaten Jayapura, Papua, untuk beralih ke kendaraan listrik,” katanya pula.

Menurut Rizky, kehadiran SPKLU ini juga sudah terhubung dengan aplikasi PLN Mobile, sehingga pengguna dapat melakukan pembayaran dan kontrol pengisian daya kendaraan dengan lebih praktis.

“SPKLU yang telah diresmikan ini dibekali dengan daya 22 kilowatt, yang memungkinkan waktu pengisian daya mobil listrik hingga penuh selama 2-4 jam tergantung kapasitas baterai tiap kendaraan,” ujarnya.

Dia menjelaskan untuk tarif pengisian daya yang dikenakan mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2023 yaitu sebesar Rp 2.466 per kilowatt hour (kWh).

“Sehingga jika dibandingkan dengan biaya pengisian daya kendaraan listrik jauh lebih rendah dibandingkan dengan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) kendaraan konvensional,” katanya pula.

Sekretaris Dinas DP2KP Kabupaten Jayapura Greg Yoku mengatakan pihaknya memberikan apresiasi terkait peresmian SPKLU ini.

“Hadirnya SPKLU ini merupakan suatu terobosan yang baru untuk kami di wilayah Kabupaten Jayapura, dan pemerintah siap berkolaborasi dengan PLN untuk memajukan Kabupaten Jayapura dalam hal ini untuk mempercepat pembangunan ekosistem kendaraan listrik,” katanya lagi.

Menurut Greg, pihaknya juga berharap dengan adanya SPKLU di Kabupaten Jayapura ini mampu meningkatkan minat masyarakat untuk memiliki mobil listrik yang lebih ramah lingkungan. https://wikimodia.online/