Sepanjang Januari-April 2025, Kijang Innova terjual sebanyak 21.120 unit. Angka ini tidak mengejutkan mengingat dalam 4 bulan terakhir mobil ini selalu menjadi mobil terlaris di Indonesia.
Pada Januari 2025 lalu 5.171 unit, kemudian pada Februari terjual 6.008 unit, bulan selanjutnya di Maret terjual 5.353 unit dan bulan April lalu terjual 4.588 unit. Semuanya menjadikan Kijang Innova menjadi mobil terlaris di tiap bulannya.
Selanjutnya di posisi kedua ditempati Honda Brio yang terjual Honda Brio 16.501 unit, hatchback andalan dari Honda ini mengungguli Daihatsu Sigra yang terjual 15.228 unit.
Toyota Avanza hanya menempati posisi keempat dengan penjualan 12.926 unit, kemudian dari SUV Toyota lain ada Rush terjual 10.669 unit yang melengkapi posisi lima besar.
Toyota Calya menempati posisi di bawahnya dengan penjualan 10137 unit, disusul Daihatsu grandmax pick up yang terjual 9279 unit.
Mitsubishi baru menyumbangkan nama di posisi ke delapan melalui Xpander yang termasuk Xpander Cross dengan penjualan 8.879 unit. Disusul Suzuki Carry pick-up yang terjual 7.378 serta Toyota Agya yang terjual 5425 unit.
Sepanjang Januari-April 2025, penjualan mobil wholesales atau dari pabrikan ke diler turun 2,9% menjadi 256.368 unit, dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu yakni sebanyak 264.014 unit.
Sedangkan, penjualan mobil secara ritel pun lebih anjlok 7,7% menjadi 267.514 unit, dibandingkan 4 bulan pertama 2024 sebanyak 289.917 unit.
Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2019 jumlah kelas menengah di Indonesia 57,33 juta orang atau setara 21,45% dari total penduduk. Lalu, pada 2024 hanya tersisa 47,85 juta orang atau setara 17,13%.
Artinya ada sebanyak 9,48 juta warga kelas menengah yang turun kelas. Karena, data kelompok masyarakat kelas menengah rentan atau aspiring middle class malah naik, dari 2019 hanya sebanyak 128,85 juta atau 48,20% dari total penduduk, menjadi 137,50 juta orang atau 49,22% dari total penduduk.
Demikian juga dengan angka kelompok masyarakat rentan miskin yang ikut membengkak dari 2019 sebanyak 54,97 juta orang atau 20,56%, menjadi 67,69 juta orang atau 24,23% dari total penduduk pada 2024. Artinya, banyak golongan kelas menengah yang turun kelas kedua kelompok itu.
Terkait hal tersebut, Bank Jatim (BJTM) mencatat fenomena berkurangnya kelas menengah di Indonesia tercermin dalam transaksi QRIS sejak Juni hingga Agustus 2024 yang tercatat anjlok.
Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman memaparkan nominal transaksi di QRIS Merchant mencapai Rp176,30 miliar pada Juni 2024. Jumlah itu kemudian turun menjadi Rp127,91 miliar pada Juli 2024, dan hanya naik tipis Rp130,51 miliar pada Agustus 2024.
“Dari data yang ada menunjukkan transaksi QRIS mulai bulan Juni sampai dengan Agustus 2024 memang mengalami penurunan yang cukup tajam, namun bila ditarik 8 bulan terakhir tetap mengalami peningkatan,” ujar Busrul saat dihubungi CNBC Indonesia, beberapa waktu yang lalu.
Nominal QRIS Merchant Bank Jatim bulan Agustus 2024 memang bertumbuh jika dibandingkan dengan nominal Januari 2024, yang sebesar Rp76,11 miliar. Namun, tren penurunan transaksi QRIS ini terjadi mulai bulan Juni hingga Agustus 2024, berbarengan dengan deflasi inti yang terjadi selama empat bulan beruntun sejak Mei 2024.
Meskipun demikian, Busrul menyampaikan bahwa transaksi melalui tabungan digital Bank Jatim, J Connect mobile dan kartu debit relatif masih tumbuh positif.
Sementara itu, Bank Oke Indonesia (DNAR) atau OK Bank Indonesia mengalami penurunan pada tabungan yang terhimpun. Direktur Kepatuhan OK Bank Efdinal Alamsyah menyampaikan bahwa tabungan yang terhimpun turun sekitar 12% secara tahunan atau year on year (yoy) per 4 September 2024.
Menurut Efdinal, menurunnya daya beli membuat nasabah mengalihkan pengeluaran mereka ke kebutuhan dasar atau barang yang lebih esensial.
“Ini bisa tercermin dari perubahan pola transaksi, misal penurunan pada transaksi di kategori seperti hiburan atau restoran, sementara ada peningkatan dalam kategori seperti bahan makanan atau kebutuhan rumah tangga,” katanya saat dihubungi CNBC Indonesia.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, permodalan perbankan RI masih kuat menjadi bantalan mitigasi risiko di tengah kondisi ketidakpastian global. Hal ini tercermin dari raihan Capital Adequacy Ratio (CAR) yang berada di level tinggi sebesar 25,43%, turun dari Februari 2025 26,95%.
Bank-bank pelat merah masih mendominasi peringkat atas klasemen aset perbankan nasional. Namun, pertumbuhan agresif juga dialami oleh bank swasta.
Jika diurutkan berdasarkan aset, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) masih menduduki urutan pertama. Total aset bank pelat merah ini tercatat mencapai Rp2.463,66 triliun, tumbuh 13,8% dibandingkan kuartal I/2024 sebesar Rp2.163,78 triliun.
Posisi kedua ditempati oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) yang mencatatkan aset sebesar Rp2.098,23 triliun. Aset tersebut naik 5,4% secara tahunan dari sebelumnya Rp1.989,07 triliun.
PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) berada di urutan ketiga dengan total aset Rp1.533,76 triliun per Maret 2025. Angka ini meningkat 6,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1.444,01 triliun.
Di sisi lain, PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP) mencatatkan pertumbuhan aset tertinggi di antara 10 bank besar. Aset OCBC NISP naik 16,1% menjadi Rp293,10 triliun dari Rp252,41 triliun.
Aset NISP terkerek setelah merampungkan akuisisi PT Bank Commonwealth (PTBC) per 1 Mei 2024. Diketahui, nilai transaksi akuisisi PTBC oleh OCBC Indonesia adalah sebesar Rp2,2 triliun.
Berikut merupakan daftar 10 bank dengan aset terbesar per kuartal I-2025:
1. Bank Mandiri (BMRI) Aset: Rp2.463,66 triliun Pertumbuhan: 13,8% yoy
2. Bank Rakyat Indonesia (BBRI) Aset: Rp2.098,23 triliun Pertumbuhan: 5,4% yoy
3. Bank Central Asia (BBCA) Aset: Rp1.533,76 triliun Pertumbuhan: 6,2% yoy
4. Bank Negara Indonesia (BBNI) Aset: Rp1.146,58 triliun Pertumbuhan: 7,4% yoy
5. Bank Tabungan Negara (BBTN) Aset: Rp469,61 triliun Pertumbuhan: 3,43% yoy
6. Bank Syariah Indonesia (BRIS) Aset: Rp400,88 triliun Pertumbuhan: 12% yoy
Corporate Secretary TASPEN, Henra mengungkapkan TASPEN Kantor Cabang Kepulauan Nias beroperasi sejak Januari 2017 dan kini hadir secara penuh dalam upaya memperkuat peran layanan TASPEN bagi Aparatur Sipil Negara, Pejabat Negara, dan Pensiunan di 5 wilayah administratif di Kepulauan Nias.
“Gedung TASPEN Kantor Cabang Kepulauan Nias bukan sekadar simbol kehadiran fisik TASPEN bagi masyarakat, namun bukti konkret bahwa negara hadir melayani ASN, Pejabat Negara, dan Pensiunan hingga ke wilayah paling ujung Indonesia,” kata dia dikutip Kamis (22/5/2025).
Dia menambahkan kehadiran TASPEN Kantor Cabang Kepulauan Nias ini merupakan bagian dari transformasi layanan TASPEN untuk menjangkau lebih banyak peserta secara langsung dan optimal, sekaligus memberikan dampak terhadap masyarakat di Kepulauan Nias
“Dengan layanan yang lebih dekat, kini peserta tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh untuk mengakses layanan TASPEN secara optimal,” tambah dia.
TASPEN Kantor Cabang Kepulauan Nias mencakup wilayah kerja Kota Gunungsitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, dan KPPN Gunungsitoli. Secara keseluruhan, TASPEN Kantor Cabang Kepulauan Nias melayani 17.909 Peserta Aktif dan 6.812 Pensiunan.
Setiap bulannya, TASPEN Kantor Cabang Kepulauan Nias menyalurkan manfaat program pensiun yang terdiri dari pensiun sendiri, pensiun janda/duda, pensiun yatim-piatu, tunjangan veteran pejuang, dan tunjangan veteran pembela yang turut menopang daya beli dan perekonomian lokal di wilayah Kepulauan Nias.
Fasilitas layanan di Gedung TASPEN Kantor Cabang Kepulauan Nias telah dilengkapi dengan sistem digital dan infrastruktur terstandarisasi yang menunjang efisiensi dan transparansi, sesuai dengan transformasi digital TASPEN secara menyeluruh.
“Dengan peresmian ini, TASPEN terus berkomitmen untuk menerapkan prinsip 5T, yaitu Tepat Administrasi, Tepat Orang, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, dan Tepat Tempat. Prinsip ini menjadi landasan operasional yang memastikan setiap peserta mendapatkan pelayanan yang akurat, cepat, dan sesuai kebutuhan mereka,” kata dia.
Menurut Henra, komitmen ini sejalan dengan arahan Menteri BUMN Erick Thohir yang menekankan pentingnya BUMN dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui layanan yang profesional dan berkualitas.
“Semangat ‘Andal Melayani’ senantiasa menjadi landasan bagi TASPEN dalam memberikan pelayanan terbaik hingga pelosok negeri,” pungkas dia.
Pasalnya, pemblokiran chip dari AS ke China membuat perusahaan-perusahaan AS kehilangan potensi penjualan senilai miliaran dolar. Sebaliknya, hal ini justru mendorong perusahaan China untuk mengembangkan chip canggih untuk mengalahkan AS.
“Secara keseluruhan, kontrol ekspor [chip] adalah sebuah kegagalan,” kata Huang, dikutip dari Reuters, Rabu (21/5/2025).
‘Asumsi dasar yang memicu aturan AI Diffusion sejak awal telah terbukti memiliki banyak kelemahan,” ia menambahkan.
Sebagai informasi, AI Diffusion merupakan aturan yang diteken di era pemerintahan Joe Biden. Aturan tersebut membagi negara-negara menjadi 3 kategori (tier) untuk mendapat akses chip dari AS.
Pemerintahan Trump merombak aturan tersebut dan mengklaim akan menyederhanakannya. Skema baru yang disiapkan adalah rezim lisensi global dengan kesepakatan pemerintah-ke-pemerintah.
Artinya, negara-negara yang mendapat akses ke chip AS akan membuat kesepakatan tertentu dengan pemerintah AS yang sama-sama menguntungkan.
Di ajang Computex di Taiwan, Huang memuji pendekatan baru Trump terhadap AI. Namun, hingga kini bentu aturan baru soal kontrol ekspor chip AI tersebut belum jelas implementasinya.
Huang mengatakan sejak awal pemerintahan Joe Biden, pangsa pasar Nvidia di China sudah anjlok menjadi 50% dari sebelumnya 95%.
Huang mengatakan lebih dari setengah peneliti AI global berbasis di China. Kebijakan kontrol ekspor yang diberlakukan AS terhadap chip AI membuat para pakar-pakar AI tersebut terpaksa kembali ke China untuk mengembangkan teknologi secara domestik.
“Kompetisi kita [AS] dengan China sangat intens. Mereka sangat suka jika kita tak balik lagi ke China,” kata Huang.
Huang mengestimasikan pasar AI di China akan bernilai US$50 miliar pada tahun depan. Hal ini menunjukkan peluang besar bagi Nvidia, tentu jika tak ada hambatan kebijakan dari pemerintah AS.
Pemprov DKI Jakarta sudah menetapkan upah minimum sebesar Rp 5.396.761 untuk 2025. Angka ini sudah naik 6,5% dari tahun sebelumnya.
Meski demikian, nilai UMR tersebut dianggap tidak mencerminkan biaya hidup di Jakarta yang sebenarnya. Benarkah demikian?
Survei Biaya Hidup (SBH) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2022 lalu mencatat biaya hidup di Jakarta merupakan yang termahal se-Indonesia. Biaya hidup di ibu kota, menurut BPS, adalah Rp 14,88 juta per bulan.
Biaya hidup sebesar Rp 14,88 juta per bulan termasuk untuk biaya perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mencapai Rp 3,19 juta. Komponen kedua adalah makanan, minuman dan tembakau sebesar Rp 2,78 juta, sementara urutan ketiga ditempati oleh biaya transportasi Rp 2 juta.
Survei Biaya Hidup (SBH) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2022 lalu mencatat biaya hidup di Jakarta merupakan yang termahal se-Indonesia. Biaya hidup di ibu kota, menurut BPS, adalah Rp 14,88 juta per bulan.
Biaya hidup sebesar Rp 14,88 juta per bulan termasuk untuk biaya perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mencapai Rp 3,19 juta. Komponen kedua adalah makanan, minuman dan tembakau sebesar Rp 2,78 juta, sementara urutan ketiga ditempati oleh biaya transportasi Rp 2 juta.
Berikut adalah rincian biaya hidup di Jakarta menurut Survei Biaya Hidup (SBH) BPS pada 2022:
Perumahan (termasuk air, listrik, dan gas): Rp 3.195.697
Makanan, minuman dan tembakau: Rp 2.785.136
Transportasi: Rp 2.002.249
Penyediaan makanan dan minuman restoran: Rp 1.475.659
Informasi, komunikasi, dan jasa keuangan: Rp 1.030.944
Pendidikan: Rp 959.899
Perawatan pribadi dan jasa lainnya: Rp 958.555
Perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga: Rp 940.042
“Kami tidak bisa mencegah pihak yang akan melakukan menyampaikan aspirasi. Saya tidak ingin mengatakan ini sebagai demo tapi ini aspirasi. Silahkan saja menyampaikan aspirasi,” jelasnya dalam pertemuan dengan aplikator penyedia layanan transportasi, Senin (19/5/2025).
“Tapi saya tentunya berharap bahwa apabila mereka adalah para mitra sebaiknya aspirasi itu disampaikan langsung kepada para aplikator. Karena di sinilah tempat mereka berinteraksi,” dia menambahkan.
Dalam pertemuan itu juga para aplikator menjelaskan berbagai hal. Termasuk isu komisi kepada mereka yang lebih besar dari aturan yang ada 20%.
Dedy mengatakan jika para driver belum puas maka bisa berdiskusi lagi dengan pihak yang terkait. Jadi bisa dicarikan solusi terbaik dari permasalahan yang ada.
“Apabila memang kurang puas kembali tadi saya sampaikan bahwa kita memang harus duduk lagi, harus duduk. Bicara dengan semua pihak, semua ekosistem stakeholder yang terkait dalam ekosistem ini, sehingga kita mencari mana yang terbaik untuk menjawab permasalahan atau hal-hal yang diangkat oleh para mitra kalau dia akan disampaikan besok,” kata dia.
Rencananya lebih dari 25 ribu pengemudi ojol, baik roda dua dan roda empat akan melakukan demo di sejumlah titik di beberapa kota. Mulai dari Kementerian Perhubungan, Istana Merdeka, DPR RI, kantor aplikasi, dan lokasi terkait aplikator.
Selain itu, mereka rencananya akan mematikan pemesanan penumpang, makanan, hingga pengiriman barang. Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan pemesanan.
“Maka kami mengimbau untuk masyarakat luas di Jakarta dan hampir seluruh Indonesia agar sementara dalam satu hari saja untuk tidak melakukan pemesanan layanan ojol R2 dan R4 sebagai upaya untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan bersama,” kata Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono dalam keterangan resminya.
Dalam aksi besok, para pengemudi meminta lima tuntutan. Berikut seluruh tuntutan tersebut:
1. Presiden RI dan Menteri Perhubungan berikan sanksi tegas kepada perusajaan aplikasi pelanggar regulasi Pemerintah RI / Permenhub PM No.12 tahun 2019, Kepmenhub KP No.1001 tahun 2022.
2. DPR RI Komisi V agar menggelar RDP gabungan Kemenhub, Asosiasi, Aplikator.
Kloter pertama jemaah haji 1446 Hijriah atau tahun 2025 telah diberangkatkan pada Kamis (1/5/2025) dari Embarkasi Haji Jakarta, Pondok Gede, Jakarta Timur, menuju Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.
Kementerian Agama menyebut kuota haji Indonesia untuk tahun 2025 adalah 221.000 jemaah, yang terdiri dari 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus. Angka ini lebih rendah dibandingkan kuota haji Indonesia pada tahun lalu yang sebanyak 241.000 orang.
Faktor yang mendorong tingginya angka perjalanan ini adalah kemudahan visa umrah dan peningkatan kapasitas akomodasi serta infrastruktur di kota-kota utama seperti Makkah dan Madinah. Pemerintah Arab Saudi juga semakin agresif dalam menarik wisatawan dengan berbagai paket umrah plus, yang mencakup kunjungan ke tempat-tempat bersejarah.
Arab Saudi menjadi negara tujuan utama wisatawan Indonesia di kawasan Timur Tengah, dengan 88,74% perjalanan ke kawasan tersebut berfokus pada ibadah haji dan umrah. Jumlah ini jauh mengungguli destinasi lain seperti Uni Emirat Arab (6,21%) dan Qatar (3,12%).
Rata-rata pengeluaran per wisatawan RI ke Arab Saudi pada 2024 mencapai US$ 2.633,92 atau sekitar Rp44,44 juta (kurs Rp16.495= 1 US$). Angka ini lebih tinggi dibanding pengeluaran wisatawan Indonesia ke negara-negara ASEAN yang rata-rata hanya US$ 1.142,43 (Rp17,7 juta).
Warga RI juga perlu mempersiapkan perihal biaya akomodasi haji yang akan sangat tergantung pada posisi real terhadap rupiah. Dengan menguatnya mata uang riyal Arab Saudi terhadap rupiah maka ada potensi semakin mahalnya pengeluaran warga Indonesia yang berkunjung ke Tanah Suci. Secara year to date/ytd, nilai tukar rupiah terhadap real Arab Saudi mengalami kenaikan sebesar 2,31% yakni dari Rp4.282/SAR menjadi Rp4.381/SAR.
Jamaah memang sudah dibekali uang saku tetapi jumlah pengeluaran biasanya jauh lebih besar dibandingkan uang saku. Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan rata-rata biaya yang dikeluarkan turis Indonesia di Arab Saudi (umrah/haji) sekitar Rp 40 juta.
Uang saku yang diberikan pemerintah kepada jamaah akan bernilai sedikit bila dibandingkan dengan tahun lalu. Mereka yang ingin menukar uang rupiah ke riyal juga akan mendapat jumlah yang sedikit Sebagai perbandingan, dengan berbekal uang Rp 40 juta untuk oleh-oleh maka jamaah haji akan mendapat sekitar SAR 9.130 pada 16 Mei 2025. Bila dibandingkan tahun lalu, angkanya bisa mencapai SAR 9.422 pada 16 Mei 2024.
Jalur Khusus Bagi Jemaah Haji
Dari 221.000 kuota Jemaah, ada sebanyak 17.680 jemaah haji khusus (ONH Plus). Lantas berapa biaya yang perlu dikeluarkan untuk OHN Plus?
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah situs Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), biaya haji ONH Plus berkisar mulai dari US$ 11.500 hingga US$ 44.000. Jika dikonversi ke rupiah, maka biaya haji ONH Plus mencapai Rp 190 juta hingga Rp 728 juta (kurs 16.560).
Biaya haji ONH Plus tersebut tergantung dengan paket yang dipilih oleh jemaah haji. Umumnya, dengan kisaran harga yang disebutkan di atas jemaah mendapat fasilitas tiket pesawat Jakarta – Jeddah (PP), perlengkapan haji, hotel Mekkah, hotel Madinah, makan tiga kali sehari, maktab, transportasi selama di Tanah Suci dan semacamnya.
Mengutip laman BPKH, masa tunggu keberangkatan haji plus yang disediakan oleh pemerintah Indonesia berkisar 5-9 tahun Masa tunggu ini bisa berbeda-beda tergantung pada pengelolaan kuota oleh PIHK.
Selain itu, ada pula jalur ibadah Haji yang dilaksanakan di luar kuota haji reguler yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Artinya, calon jamaah haji yang memilih program haji furoda mengikuti sistem kuota yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi.
Dengan demikian, jemaah yang mengikuti haji Furoda tidak perlu antre, karena menggunakan visa mujamalah dari Pemerintah Arab Saudi. Namun, kemudahan itu harus dibayar dengan biaya yang jauh lebih tinggi dibandingkan program haji reguler.
Dikutip dari BPKH, Biaya haji furoda berbeda-beda tergantung paket yang ditawarkan PIHK. Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) Muhammad Firman Taufik mengatakan biaya Haji Furoda 2024 sekitar Rp 373,9 juta hingga Rp 975,3 juta (kurs Rp 16.255).
Namun, biaya ini bisa meningkat tajam seiring dengan kenaikan kurs dolar AS. Bahkan, Haji Furoda ini tarifnya bisa mencapai Rp 1 miliar. Haji Furoda biasanya menawarkan fasilitas yang lebih eksklusif dan mewah, seperti penginapan dekat Masjidil Haram, transportasi yang nyaman, serta layanan tambahan lainnya sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.
Merujuk Refinitiv, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada Kamis (15/5/2025) ditutup pada posisi Rp16.435/US$ atau menguat 0,45%.
Secara mingguan, rupiah terpantau menguat sebesar 0,45%. Hal ini berbeda dengan pekan sebelumnya yang terkoreksi 0,49%.
Sementara indeks dolar AS (DXY) mengalami turun sebesar 0,3% ke angka 100,57 pada pukul 14:53 WIB. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan penutupan perdagangan kemarin (15/5/2025) yang berada pada posisi 100,88.
Mata uang Asia melonjak pada hari Jumat, dengan rupiah Indonesia memimpin penguatan terhadap pelemahan dolar karena indikator ekonomi AS yang mengecewakan memperkuat ekspektasi pemangkasan suku bunga Federal Reserve tahun ini.
“Rupiah berupaya mengejar pemulihan mata uang Asia lainnya, setelah lama berkinerja buruk, didorong juga oleh sentimen yang membaik di pasar saham dalam negeri,” kata Radhika Rao, ekonom senior di DBS Bank.
Dengan inflasi yang masih dalam kisaran target, para pembuat kebijakan memiliki ruang untuk memperkuat sikap pro-pertumbuhan mereka dengan pemotongan suku bunga bulan ini, kata Rao.
Minggu ini dimulai dengan optimisme setelah gencatan senjata perdagangan AS-China, yang awalnya mendorong dolar menguat, tetapi momentum itu dengan cepat memudar, menyebabkan sebagian besar mata uang diperdagangkan secara menyamping.
Mata uang dolar AS berjuang untuk pulih setelah kemerosotan pada hari Kamis menyusul penurunan harga produsen AS yang tidak terduga pada bulan April, yang menyusul data harga konsumen sebelumnya yang jinak, memperkuat ekspektasi untuk setidaknya dua pemotongan suku bunga Fed tahun ini.
Ketua Umum APJII, Muhammad Arif menjelaskan anggotanya mencapai 1.290 anggota. Bahkan diperkirakan bisa melebihi 2.000 perusahaan hingga tahun depan.
“Tapi kita belum memonitorium, kata Pak Dirjen, antre yang izin udah berapa? 500 Pak. Berarti tahun depan kalau mau ngadain acara di mana APJII ya? Udah 2.000 lebih, anggota,” jelasnya dalam acara Indonesia Digital Forum, Kamis (15/5/2025).
Dari jumlah itupun sebagian besarnya hanya ada di 18 kota berbanding 550 kota yang ada di Indonesia.
Namun, dia mengingatkan perlu memperhatikan secara infrastruktur digital. Karena yang terjadi tidak meluas, namun lebih menumpuk.
Menurutnya infrastruktur yang tidak meluas terjadi karena tidak ada roadmap. Jadi jumlahnya terus naik namun malah menimbulkan kesemrawutan infrastruktur.
“Kalau kita lihat di jalan-jalanan, kalau teman-teman lihat di jalanan, di kesemrawutan infrastruktur yang ada ini, karena memang terus terang aja, kita gak punya roadmap, makanya kita terus bergerak dan naik cepat, tapi kalau gak diatur ya tadi, akhirnya kesemrawutan infrastruktur yang ujungnya, ada penyia-nyiaan dari investasi yang ada ke depannya,” kata Arif.
Arif mengatakan keinginan untuk moratorium karena untuk menata dulu industrinya. Dengan begitu bisa mengembangkan dan meratakan infrastruktur yang ada.
“Karena kalau kita sembari membenarkan regulasinya, juga sembari terus membuka izin-izin yang ada, ini kayak kejar-kejaran. Pengen cepetan izinnya ya, dibanding kita ngebenerin regulasinya, karena gak akan sesimpel itu. Tapi ke depan kita pengen sebenarnya, para pelaku industri, infrastruktur, internet dan lain ini, dapat berkembang dan juga tadi, benar-benar merata,” ucapnya.
Sementara itu, jumlah operator seluler di Indonesia jauh lebih sedikit dari penyelenggara internet. Kini hanya tersisa 4 anggota pada Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) yakni Telkom, Telkomsel, Indosat, dan yang baru saja merger XL Smart.
Jumlah ini juga jauh berkurang dari tahun 2007 sekitar 16 penyelenggara seluler. Wakil Ketua ATSI Merza Fachys mengatakan ada perubahan industri, kini bergerak menjadi penyelenggara jasa.
Perubahan itu misalnya pada produk utama operator. Misalnya sudah tidak banyak orang yang menghubungi orang lain dengan telepon biasa.
“Yang masih mainan SMS, tinggal sayang. Jadi inilah perubahan-perubahan yang namanya transformasi digital. Nah tapi undang-undangnya masih undang-undang telekomunikasi tahun 1999,” jelasnya.
“Dimana pelaku industri ini hanya dibagi dua. Penyelenggara jaringan, penyelenggara jasa. Tidak ada penyelenggara digital,” dia menambahkan.
